TEMPO Interaktif, Bogor: Kejaksaan Negeri Kota Bogor menolak penangguhan Wakil Walikota Bogor, Mochammad Sahid, dalam kasus dugaan korupsi Rp 5,28 miliar, meskipun Walikota Bogor Diani Boediarto, memberikan jaminan. Hal tersebut ditegaskan Kejari, K. Lere, saat menemui 30 perwakilan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), Senin (27/9). "Tak mungkin dikabulkan. Karena kasusnya pidana murni, dan sebentar lagi kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Bogor, kasus tidak ada unsur politik," tegas K. Lere kepada wartawan.Lere menegarkan, penahanan Moch Sahid di LapasPaledang bukan kapasitasnya sebagai Wakil WalikotaBogor, tetapi Sahid sebagai mantan Ketua DPRD periode1999-2004. Ia menjadi tersangka utama dalam kasuskorupsi Rp.5,28 miliar yang merupakan dana penunjang kegiatan DPRD setempat tahun anggaran 2002, seperti tercantum dalam SK.No.72A/SK Pimp.DPRD/2002.Selain Moch Sahid, Kejari mengatakan tiga Wakil KetuaDPRD periode yang sama juga kemungkinan tidak lolosdari jeratan kasus korupsi. "Yang pasti korupsi dilakukanlebih dari satu orang, kita tunggu saja siapa lagiyang akan masuk ke Paledang," ujar Lere.Mengenai anggota DPRD yang masih menjabat saat inidan belum diperiksa, Lere menegaskan tidak perlu izindari Gubernur mapun Menteri Dalam Negeri sesuaidengan UU No.22/2003 tentang Susunan dan kedudukan.Kemarin, ada 4 anggota DPRD Kota Bogor yang diperiksayakni Iwan Suryawan, Gunarto, Taufik Khusnun, danMulyana. Menurut pengakuan Iwan dari Partai KeadilanSejahtera, ia diminta keterangan Kejaksaansebagai saksi. "Insya Allah saya tidak masuk kepenjara, karena saya diminati keterangan sebagai saksi, tetapi jika memang masuk juga, hal ini merupakan tanda tanya besar, ada apa dibalik kasus ini," ujar Iwan sebelum masuk ke ruang pemeriksaan.Deffan Purnama - Tempo