Akun Twitter milik Staf Khusus Presiden Andi Arief
TEMPO.CO , Jakarta:Status Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, di jejaring sosial Facebook menuai kisruh. Kisruh tersebut terjadi antara dirinya dengan Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Keduanya saling berbalas pesan di Facebook dan terjadi silang pendapat di antara keduanya.
Melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Andi mengatakan Pigai mengirimkan surat berisi kata-kata yang kasar dan bersifat menghina. "Pesan yang sangat tidak layak yang dilakukan seorang komisioner," kata Andi.
Saat dikonfirmasi, Pigai mengatakan tidak ada kata-kata kasar yang ia lontarkan dalam surat tersebut. Pigai membalas surat Andi yang menanyakan latar belakang pendidikan Pigai. "Dia mengatakan saya yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tetapi tidak mengerti pemerintahan," kata dia.
Pigai mengungkapkan ia menjawab pertanyaan Andi beserta Undang-Undang yang ia maksud. Andi membalas surat Pigai agar menunjukan kepintarannya jika memang demikian. Pigai pun balas menjawab jika dirinya mengikuti seleksi masuk Komisi dengan mengalahkan 400 orang dibandingkan dengan Andi yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
Dia membalas, "Lantas mengapa jika saya ditunjuk langsung," kata Pigai menirukan isi pesan dari Andi. Pigai mengaku tidak lagi menjawab pertanyaan dari Andi tersebut. "Saya menyudahinya dengan 'selamat malam,'" kata dia.
Andi dijadwalkan dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait statusnya bertajuk "PROTES ROMO MAGNIS: PROVOKASI dan KELUHURAN?" di jejaring sosial Facebook yang menyatakan Franz Magnis Suseno sebagai orang Jerman. Komnas HAM hendak memperjelas kaitan dan maksud Andi dengan mengaitkan kritik Magnis pada presiden dan negara kelahiran rohaniwan tersebut.
Status tersebut dipicu oleh surat Romo Magnis kepada Appeal of Consciences Foundation bahwa Presiden Yudhoyono belum pantas menerima penghargaan. Dalam surat yang mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut, Magnis menilai toleransi dan kebebasan menjalankan ibadah di masa pemerintahan Yudhoyono masih buruk.
