PKS Minta KPK Fokus Berantas Korupsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 26 Mei 2013 05:35 WIB

Mobil Nissan Navara milik tersangka pencucian uang terkait kasus suap pemberian kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq disita oleh KPK dari Gedung DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (15/5). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO , Jakarta:Partai Keadilan Sejahtera meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk fokus pada tugasnya memberantas korupsi. Menurut juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, KPK tak perlu berkomentar hal-hal yang berbau politik misalnya mengenai pembubaran partai.

"Pak Busyro, fokus saja menegakan pemberantasan korupsi," ucap Mardani ketika dihubungi Sabtu, 25 Mei 2013. Ucapan Mardani ini menanggapi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas yang menyatakan KPK tak bisa membubarkan partai. Namun menurut Busro, hasil penyidikan sampai pengadilan bisa digunakan masyarakat untuk menggajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Busryo juga menilai kader PKS tidak kritis terhadap atasannya. Kader partai dakwah ini dinilai terlalu taat kepada pemimpinnya. Akibatnya, terjadi pembelaan yang masif terhadap para petinggi ketika dijerat oleh KPK.

Mardani membantah jika para kader tidak kritis. Menurut dia, PKS justru membuka ruang untuk setiap kader mulai dari akar rumput sampai pengurus untuk bersuara. "Monggo, Pak Busyro datang ke PKS dan lihat kekritisan kader ke pemimpinnya," ucap Mardani.

Mardani juga mempersilahkan KPK untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang bersamaan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang yang menyangkut mantan pimpinan PKS, Luthfi Hasan Ishaaq adalah mobil yang diatasnamakan orang lain. "Silahkan diselidiki kalau aturannya membolehkan tentang itu," kata Mardani.

Mardani menuturkan PKS tetap berusaha selalu menjadi partai yang lebih baik. Karena itu, kata dia, PKS membuka diri atas masukan, kritik, dan saran dari semua. Mardani mempersilahkan persoalan aliran dana tersangka penyuapan daging impor, Ahmad Fathanah diusut dan dibawa ke pengadilan.

SUNDARI
Berita Terpopuler
Darin Mumtazah Pernah Nunggak Bayar Sekolah

Pasang CCTV, Malah Lihat Pacarnya Berselingkuh

Jokowi: Rumah Dinas Lurah dan Camat Akan Dicabut


Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat
| Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah



Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

39 menit lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

6 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

15 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya