Panwaslu Surabaya Temukan Pelanggaran oleh Kedua Tim Capres

Reporter

Editor

Senin, 20 September 2004 17:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilu (Paswaslu) Surabaya menemukan penyimpangan dalam bentuk politik uang dalam pemilihan presiden putaran kedua di kota Surabaya. Penyimpangan itu terjadi di dua tempat yakni di Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Krembangan yang dilakukan oleh tim Megawati-Hasyim Muzadi dan tim Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Haryadi, kepada wartawan saat berkeliling ke TPS di Kompleks Perumahan TNI AL Ujung, Semampir Surabaya, Senin (20/9). "Tadi malam Panwas menerima laporan pembagian sembako berbentuk beras. Itu bentuk-bentuk politik uang dan melanggar undang-undang Pilpres Nomor 23/2003," katanya. Pembagian sembako di lakukan di dua tempat. Pertama di daerah Babatan, Kecamatan Krembangan dilakukan oleh Tim Mega-Hasyim. Sedangkan di Kecamatan Wonokromo pembagian sembako dibungkus dengan acara doa bersama untuk kesuksesan pemilu 2004 dilakukan oleh Tim SBY-Kalla. "Sekarang Panwaslu sedang mengumpulkan bukti-buktinya," jelas Wahyu.Selain itu, Paswaslu juga mendapat informasi ada bagi-bagi amplop berisi uang Rp 50 ribu di daerah Sukomanunggal. "Tapi ternyata informasi itu tak benar. Pembagian uang itu untuk uang saku para saksi," paparnya.Selain itu Panwas Surabaya akan memanggil Tim Mega-Hasyim Kecamatan Wonocolo. Pasalnya di sebuah TPS daerah itu masih terdapat gambar Mega-Hasyim. Padahal semalam Panwas sudah memperingatkan tim Mega-Hasyim agar membersihkan segala atribut kampanye. "Sepanjang 200 meter dari TPS harus steril dari gambar atau simbol dua pasangan capres. Tapi mengapa itu tak dibersihkan," tanyanya. Adi Mawardi-Tempo

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya