Amnesty: Tak Ada Kemajuan HAM di Indonesia

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 23 Mei 2013 07:34 WIB

Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. tribunnews.com

TEMPO.CO, Jakarta-Amnesty Internasional melaporkan masih terjadinya empat tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Laporan berjudul The State of the World's Human Rights itu mencatat pelanggaran di enam wilayah itu berupa penggunaan kekerasan oleh polisi dan tentara, tekanan terhadap kebebasan berekspresi, pelanggaran atas kebebasan beragama, pembatasan hak-hak perempuan, impunitas, dan hukuman mati.

“Polisi dan tentara terus menghadapai tuduhan pelanggaran HAM, termasuk menyiksa dan penganiayaan lainnya, serta penggunaan senjata dan kekuatan yang berlebihan,” begitu laporan yang diterima Tempo melalui surat elektronik, Kamis, 23 Mei 2013. Laporan diluncurkan di kantor Amnesty International, London pada hari yang sama.

“Tak kurang dari 76 orang ditahan karena apa yang mereka yakini. Intimidasi dan penyerangan terhadap minoritas meluas. Hukum yang diskriminatif, kebijakan dan praktek-praktek yang menghalangi perempuan mendapatkan hak-hak mereka, terutama hak seksual dan reproduksi.”

Menurut Amnesty International, sejauh ini tak ada kemajuan dari pemerintah untuk membawa para pelaku pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan. Termasuk tak ada hukuman bagi para pelaku tadi.

Laporan Amnesty Internasional menggambarkan situasi Januari hingga Desember. Laporan berisi hasil survei gambaran situasi pelanggaran HAM dan kekerasan lain di 159 negara. Sekertaris Jenderal Amnesty Internasional Salil Shetty mengatakan seluruh laporan terutama mencatat pelanggaran hak-hak imigran, pelarian, dan pengungsi.

“Hak-hak mereka yang melarikan diri dari konflik tidak dilindungi. Banyak pemerintahan telah melanggar hak asasi manusia dengan alasan kontrol imigrasi,” tutur Shetty melalui siaran pers.

Selama tahun 2012 beragam situasi darurat terjadi dan memaksa sejumlah besar orang mencari perlindungan, baik di dalam wilayah negara atau lintas negara. Seperti, di Korea Utara, Mali, Sudan, dan Republik Demokratik Kongo. Meski demikian, pemerintah dan komunitas internasional tak banyak melakukan upaya memenuhi hak-hak mereka.

KARTIKA CANDRA (Jenewa)

Topik Terhangat
Kisruh KJS
| Menkeu Baru | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Berita Terhangat
Mengaku Korupsi, Kades Endah Dibilang Stress

Mengaku Korupsi, Kades Endah Ogah Jadi Pejabat

Kades Korup Endah Kasihani Koruptor Kelas Kakap

Berita terkait

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

1 jam lalu

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

Amnesty International menyiarkan temuan adanya jaringan ekspor spyware dan pengawasan ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

10 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

Aktivis Palestina Meninggal karena Kanker, 38 Tahun Mendekam di Penjara Israel

24 hari lalu

Aktivis Palestina Meninggal karena Kanker, 38 Tahun Mendekam di Penjara Israel

Walid Daqqah, seorang novelis dan aktivis Palestina yang menghabiskan 38 tahun di penjara Israel, meninggal pada Minggu karena kanker

Baca Selengkapnya

Amnesty International Minta Pembentukan TGPF Usut Penyiksaan Warga Sipil oleh TNI di Papua

39 hari lalu

Amnesty International Minta Pembentukan TGPF Usut Penyiksaan Warga Sipil oleh TNI di Papua

Amnesty International menilai penyiksaan kejam oleh prajurit TNI terhadap warga sipil di Papua merusak naluri keadilan dan mengandung rasisme.

Baca Selengkapnya

Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

39 hari lalu

Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

42 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

44 hari lalu

Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2018-Mei 2023, tercatat sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 106 korban.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Desak Otorita IKN Stop Mengancam Hak atas Tempat Tinggal Warga Sepaku

47 hari lalu

Amnesty International Desak Otorita IKN Stop Mengancam Hak atas Tempat Tinggal Warga Sepaku

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan Otorita IKN menghentikan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal warga Sepaku.

Baca Selengkapnya