TEMPO Interaktif, Jakarta:Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) menginstruksikan panitia pengawas (Panwas) kecamatan agar mengenali saksi di PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemungutan Suara di tingkat kecamatan) untuk mengantisipasi terulangnya kecurangan dalam pemilu legislatif atau pemilihan presiden putaran pertama. Agar pilpres dua berlangsung lebih jujur dan adil, kata Didik Supriyanto, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), usai diskusi persiapan dan harapan menjelang pilpres putaran kedua, Jumat (17/9) di Jakarta.Didik mengakui banyak terjadi kecurangan baik pada saat pemilu legislatif maupun pilpres pertama di tingkat PPS dan PPK. Di TPS nyaris tidak ada kecurangan, ujar dia. Ia mengungkapkan bahwa pada saat pemilu legislatif ada 600 titik kecurangan di tingkat PPS dan PPK sementara di pilpres pertama sekitar 50-60 titik. Menyebar di Jawa Tengah, khususnya Jepara, ujar dia. Sebab itu, tambahnya, Panwas Kecamatan diminta berkoordinasi dengan saksi di Kecamatan, Kabupaten dan Desa. Ia juga menekankan perlunya tim kampanye kabupaten atau kota dalam membentuk dan mengenali saksi tingkat kecamatan, desa dan TPS. Harus kenal orang-orangnya, katanya.Sementara itu dengan dana yang diperoleh KPU untuk penyelenggaraan pilpres kedua sebesar Rp 418 miliar, KPU berkewajiban untuk mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam mengisi dan merekapitulasi jumlah suara yang mengikuti pilpres kedua. Agar pemenang jauh dari cacat prosedural dan substansial, kata Widi Aswindi dari Lembaga Survei Indonesia yang juga bertindak sebagai moderator.Saat ini, menurutnya, KPU telah menyiapkan 1.629 spot iklan di TV ditambah 14.229 kali iklan yang diperdengarkan melalui radio di seluruh Indonesia untuk keperluan sosialisasi. Belum termasuk iklan di media cetak serta publikasi lainnya seperti poster dan flyer, katanya.Ia menambahkan, KPU juga harus mengantisipasi menurunnya angka partisipasi, penyiapan psikologis siap kalah-siap menang bagi setiap pemilih, pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan kampanye dan memfasilitasi beragam medium agar proses penajaman visi dan misi capres bisa sampai kepada pemilih.Badriah - Tempo