Tim Kampanye Bantah TNI Masuk Desa untuk Dukung SBY-Kalla

Reporter

Editor

Rabu, 15 September 2004 18:07 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Tim Kampanye Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla Jawa Timur membantah kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di sejumlah tempat di Jawa Timur digunakan untuk menggerakkan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres ini. Bantahan ini diungkapkan, menanggapi pernyataan Ketua Koalisi Kebangsaan Surabaya Saleh Ismail Mukadar yang menyebut TMMD dibelokkan untuk mendukung Yudhoyono-Kalla. "Jangan asal menuding. Buktinya mana. Apa dasarnya kalau TMMD untuk kegiatan kampanye SBY-Kalla," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Jawa Timur, Mustain, Rabu (15/9).Mustain menyebutkan, tudingan semacam itu semestinya tidak perlu terjadi. Ia khawatir, pernyataan Saleh Mukadar justru akan memancing terjadinya situasi yang tidak aman di Jawa Timur. Sebab, kata dia, pernyataan itu bisa diartikan sebagai upaya memanasi-manasi pihak lain untuk bereaksi.Mustain yang sekretaris wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Timur mengatakan, semua lembaga negara seharusnya bertindak netral dalam pemilihan presiden kali ini. Karena itu, Tim Kampanye SBY-Kalla tidak mungkin memanfaatkan institusi negara untuk keperluan pemenangan pilpres.Selama ini, kata dia, Tim SBY-Kalla berusaha untuk bertindak secara elegan dan berusaha memenangkan jagonya dengan cara-cara yang jujur dan bertanggung jawab. "Jauh sekali dari upaya kami untuk memanfaatkan TNI, atau lembaga negara lainnya untuk pemenangan Pak SBY-Kalla," katanya.Tim SBY-Kalla sendiri menyatakan tidak akan terpancing dengan provokasi semacam itu. "Kami memilih untuk memberi tahu rakyat agar tidak terpancing dan tidak anarkis dalam pemilihan presiden ini. Ini yang terpenting," katanya.Tim SBY-Kalla juga belum berencana mengajukan keberatan atas pernyataan Saleh Mukadar tersebut. Ia menyerahkan kepada TNI agar memberikan klarifikasi atas tudingan itu. Selanjutnya, ia juga mempersilakan Tim Kampanye Mega-Hasyim untuk mengawasi TMMD.Saleh Mukadar, Selasa (14/9) mengatakan pelaksanaan TMMD di Jawa Timur ditumpangi untuk kegiatan kampanye SBY-Kalla. Kegiatan kampanye ini terutama dilakukan pada kegiatan nonfisik. TMMD berlangsung di sejumlah desa di Jawa Timur, antara lain Pacitan, Trenggalek, Blitar, dan beberapa daerah lainnya.Sunudyantoro - Tempo

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

37 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

40 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

41 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

45 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

49 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

55 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

56 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

58 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

5 Maret 2024

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya