Mobil Mazda CX 9 (kiri) dan Mitsubishi Grandis yang disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Selasa (7/5). Menurut anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, kendaraan yang disegel adalah kendaraan operasional partai. TEMPO/Seto Wardhana
"Waktu itu, pihak KPK tidak bisa menunjukkan surat penugasan," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 8 Mei 2013. Akibatnya, petugas keamanan tidak mengizinkan petugas membawa kendaraan tersebut.
Petugas keamanan lalu meminta petugas KPK datang besok hari atau Selasa pagi dan melengkapi dengan surat tugas. Hidayat menjelaskan, hingga Selasa sore surat tetap tak dibawa oleh petugas KPK. "Yang ada surat untuk Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS," kata dia.
Hidayat menuturkan, PKS tidak menghalangi upaya petugas untuk menyegel mobil di kantor DPP. Dia menyayangkan sehingga harus muncul kehebohan seperti sekarang. Menurut dia, apa susahnya KPK membawa surat dan menyebutkan secara definitif kendaraan apa saja yang akan diambil. "Saya yakin tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menegaskan, petugas keamanan DPP hanya menjalankan tugas. Ketika ada pihak yang tidak bisa menunjukkan surat, petugas keamanan merasa harus mengamankan kendaraan tersebut. Terkait dengan ban kendaraan yang kempes, hal itu merupakan antisipasi agar kendaraan itu tidak dibawa keluar oleh orang lain. "Agar tidak timbul masalah baru," kata dia.
Dia tidak mengetahui, siapa pemilik kendaraan yang hendak disita. Namun sepengetahuannya, kendaraan milik Luthfi Hasan adalah yang berjenis Mazda CX9. Dia meminta media bertanya kepada Sekretaris Jenderal PKS untuk mengetahui secara detail siapa pemilik mobil yang hendak disita KPK. Namun, kata dia, "Secara umum jika berada di partai, digunakan untuk operasoional partai."
KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?
2 Maret 2024
KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?
Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.
