Jemaah Ahmadiyah mengeluarkan perabotan rusak dari masjid yang dibakar gerombolan tak dikenal di kawasan Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, (5/5). Rumah dan masjid Ahmadiyah dibakjar massa tak dikenal pada Minggu dini hari. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, meminta kepala daerah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengamanan Gangguan Keamanan Dalam Negeri menghadapi kasus Ahmadiyah. Menurut dia, seharusnya ada dialog dan identifikasi terhadap potensi pelanggaran ketentraman dan ketertiban di setiap daerah.
"Jangan sampai stagnan pada kekerasan terhadap orang lain, harus ada sikap responsif dari kepala daerah," kata Gamawan Fauzi saat ditemui di kawasan Istana Negara, Senin, 6 Mei 2013.
Menurut Gamawan, pemerintah sudah mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak yang selama ini rentan untuk berkonflik dalam kasus kebebasan beragama umat Ahmadiyah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim telah mendapatkan kesepakatan dengan jemaat Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, dan Ahmadiyah.
"Ketika sepakat, setiap warga negara dijamin haknya untuk beragama, toleransi harus dikembangkan, bukan dengan kekerasan," kata dia.
Sikap Gamawan ini menanggapi peristiwa penyegelan Masjid Ahmadiyah Bekasi dan penyerangan terhadap tempat tinggal jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Pemerintah dinilai gagal memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama umat Ahmadiyah karena terkesan membiarkan perlakuan diskriminasi.
Beberapa kasus penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah juga dinilai tidak adil bagi korban. Pemerintah daerah dan aparat keamanan justru cenderung memindahkan lokasi atau pemukiman jemaat Ahmadiyah dibandingkan memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap masyarakat.
