Panwaslu Minta Klarifikasi Pengurus Kuis Indonesia Sukses

Reporter

Editor

Selasa, 7 September 2004 11:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta klarifikasi pengurus yayasan kuis Indonesia Sukses, Mega Fakta. "Kami sudah melayangkan surat pada pihak pengurus yayasan itu (yayasan investigasi mediasi dan monitoring)," kata Ketua Panwaslu, Komaruddin Hidayat, Selasa (7/9) usai rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Da'i Bactiar di Mabes Polri. Menurut Komaruddin, pihaknya menyalurkan pengaduan masyarakat atas pertanyaan penggunaan kata 'Mega'. "Mega Fakta, Mega itu besar, seperti mega mal. Tapi bagaimana kalau sayembara 'Mega Korupsi'. Pertanyaannya, bisa engga pemerintah sekarang, berantas korupsi. Mega mungkin tersinggung," kata dia. Apalagi kalau ditunjukkan data-data korupsi di DPRD, misalnya. Komaruddin melanjutkan penggunaan kata Mega tidak dapat diterima karena waktu pemilu yang mendekat. Dan erat kaitannya dengan Presiden Megawati. "Dari sini, harus fair pihak yayasan," ujarnya. Secara legal formal, memang yayasan bisa berkelit, tidak masuk masalah undang-undang pemilu. "Tetapi, dari segi timing, nama Mega. Ini bisa saja merugikan posisi Megawati. Mestinya, tim sukses menunjukkan sikap yang jelas," katanya tegas.Komaruddin mengatakan aduan lainnya dari masyarakat adalah dana senilai Rp 14,1 miliar dalam sayembara itu. "Pertanyaannya tidak dibagi pada anak berbakat, berprestasi, dan sekolah yang membutuhkan, misalnya karena gedung sekolah roboh," kata Komaruddin mengutip aduan masyarakat. Menurut Komaruddin, sayembara itu tidak mendidik, tidak mengajak orang bekerja keras, tetapi hanya mencari keuntungan dengan cepat. Kritikan juga datang dari pengamat pendidikan. "Mengejutkan, hebat sekali lobinya. Dalam waktu singkat bisa mendapat anggaran sebegitu besar dari BUMN," katanya lagi.Soal keterlibatan BUMN, Komaruddin mengatakan pihaknya tidak mempunyai hak untuk memanggil Menteri Negara BUMN, Laksmana Sukardi. Tetapi pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut bertanggung jawab. "KPU punya hak untuk memanggil dan klarifikasi, karena KPU dan kita semua disiapkan untuk menciptakan iklim yang kondusif," ujarnya.Martha Warta - Tempo News Room

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

4 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

3 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

4 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

5 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya