Peneliti: Surakarta Bukan Kota Radikal  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 25 April 2013 19:51 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Yogyakarta - Peneliti radikalisme Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Muhammad Wildan, menilai Kota Surakarta sulit disebut sebagai kawasan radikal meski menjadi tempat banyak laskar dan organisasi muslim radikal bertumbuh.

Pakar terorisme ini mengatakan kelompok radikal di Solo sebenarnya minoritas, tapi bersuara dan mengekspresikan pendapatnya lebih keras daripada yang lainnya. "Hingga kini isu Perda Syariah tak pernah mendapat tempat di Solo," kata dia pada peluncuran buku tentang konservatisme Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 25 April 2013.

Indikator lain, katanya, popularitas pasangan Jokowi-FX Rudiatmo saat memimpin Surakarta. Keduanya tak didukung partai agama. Pada masa akhir Orde Baru indikasi itu tampak pada partai Islam seperti PPP yang berafiliasi dengan PDIP lewat gerakan Mega Bintang pada 1996.

Dia menjelaskan, kelompok radikal mencuat setelah Reformasi 1998 yang mengakhiri pemerintahan Soeharto. "Reformasi memberi peluang, banyak kelompok radikal kecil yang sebelumnya diam bersuara lebih lantang sehingga lebih sering didengar," ujar Muhammad.

Pada acara yang sama, indonesianis asal Belanda, Martin Van Bruinessen, menilai selepas Orde Baru bubar, popularitas wacana Islam oleh pemikir liberal dan moderat memudar. Tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid jarang muncul dan terganti dengan tokoh agama spiritualis atau konservatif.

"Di masa Orde Baru, pemikir muslim liberal lebih berani bicara, sementara yang konservatif diam," ujar dia. Sekarang terbalik, "Pasca Orde Baru, kelompok konservatif yang sebenarnya tak banyak, bersuara lebih keras memanfaatkan era keterbukaan."

Menurut van Bruinessen, era demokrasi memberi tantangan lebih besar kepada kelompok muslim liberal dan moderat untuk mampu menguasai ruang publik. Pertarungan wacana seperti itu bisa mempengaruhi peran organisasi muslim ataupun partai politik Islam dalam penguatan demokrasi. “Meski PKS diidentifikasi konservatif, pada awal Reformasi (PKS) menjadi satu-satunya partai yang menawarkan program jelas sehingga memberi kontribusi pada perbaikan demokrasi,” ujarnya.

Nahdlatul Ulama dikritik tak demokratis, tapi menjelang reformasi banyak anak muda NU menjadi aktivis LSM yang menyiapkan masyarakat menghadapi era keterbukaan. "Proses transisi demokrasi selama 15 tahun di Indonesia hasilnya luar biasa, kontribusi ormas dan partai Islam besar sekali," kata van Bruinessen.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Topik Terhangat:
Caleg |
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya

Berita Terpopuler:
Susno Berlindung di Ruang Kerja Kapolda Jabar

Alasan Atlet Risa Suseanty Tolak Santunan Lion Air

Eksekusi Susno Semalam, Kajati 'Lempar Handuk'

Susno Keluar dari Markas Polda Tengah Malam

Suap Daging, Luthfi Hasan Dijanjikan Rp 40 Miliar

Berita terkait

Cerita dari Kampung Arab Kini

11 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

14 hari lalu

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi

Baca Selengkapnya

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

37 hari lalu

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan Ukraina dalam penembakan di gedung konser Moskow

Baca Selengkapnya

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

50 hari lalu

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755

Baca Selengkapnya

DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

55 hari lalu

DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

59 hari lalu

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

20 Januari 2024

Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.

Baca Selengkapnya

Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.

Baca Selengkapnya

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.

Baca Selengkapnya

Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

8 Desember 2023

Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman

Baca Selengkapnya