TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan tim Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) sedang menyelidiki indikasi adanya unsur korupsi dalam kasus proyek pencetakan soal dan jawaban Ujian Nasional (UN) 2013. Sepekan terakhir, tim Tindak Pidana Korupsi Bareskrim berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan," kata Boy, di kantornya, Selasa, 23 April 2013. "Tujuannya untuk mencari tahu apakah ada tindak pidana korupsi di dalamnya atau tidak," dia menambahkan.
Menurut Boy, tim akan mempelajari perjanjian dan kontrak setiap perusahaan percetakan UN. Ini untuk mengetahui apakah ada pelanggaran perjanjian atau wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan distribusi soal. Kondisi ini pun berimbas diundurnya pelaksanaan UN di 11 provinsi.
Ujian nasional Senin pekan lalu diundur karena PT Ghalia Indonesia Printing telat mendistribusikan soal. Menteri Pendidikan M. Nuh pun menyatakan PT Ghalia masuk "daftar hitam" di Kementerian. Ada lagi lima perusahaan pencetak soal UN yaitu PT Temprina Media Grafika, PT Pura Barutama, PT Jasuindo Tiga Perkasa, PT Belabat Dedikasi Prima, dan PT Karya Wira Utama.
Menurut Boy, Kepolisian belum menyimpulkan bahwa kasus tersebut mengarah ke korupsi. "Kami masih terus berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan. Apabila ada indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran hukum, tentu akan dilakukan kajian lebih lanjut," kata Boy.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita lainnya:
Eyang Subur Aliran Sesat, FPI Enggan Geruduk
Dinasti Banten Rame-rame Jadi Caleg DPR dan DPD
Izinkan Nazar Berobat, Kepala LP Cipinang Dicopot
Fakta-fakta Mengarah ke Motif Pelaku Bom Boston
Berita terkait
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
48 menit lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
4 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
4 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
6 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
8 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
9 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
12 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca Selengkapnya