TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan pengurangan subsidi BBM tidak dapat digunakan untuk menambah anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dia menjelaskan pengurangan subsidi dilakukan untuk mengurangi defisit negara. "Defisit negara harus di bawah 3 persen, kalau di atas itu, melanggar undang-undang," kata dia di kantornya, Kamis, 18 April 2013.
Nafsiah mengatakan dengan mengurangi subsidi, berarti akan mengurangi defisit. Sehingga belanja negara berada di level defisit yang aman. "Uangnya mah enggak ada, apa yang mau dialihkan?" kata dia.
Padahal, sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengusulkan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat mendukung anggaran subsidi bahan bakar minyak dikurangi dan dialokasikan untuk subsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Menurut dia, pengalihan subsidi itu akan membuat kondisi fiskal negara tetap aman.
"Kami dorong terus pembatasan kuantitatifnya. Ini baik untuk masa depan, termasuk dialokasikan untuk BJPS yang lebih penting dibandingkan subsidi. Tapi kita sudah terbelenggu dari soal itu," kata Mahendra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 13 Maret 2013.
Menurut Mahendra, subsidi BBM saat ini sudah mengkhawatirkan. Kecepatan konsumsi BBM yang saat ini terus meningkat bisa menyebabkan kuota BBM yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013 sebanyak 46 juta kiloliter terancam jebol.
"Kalau iuran subsidi untuk BPJS ditingkatkan lalu membebankan fiskal, bukan hanya BPJS yang nanti tidak berkelanjutan, tapi fiskal dan ekonomi negara tidak akan berkelanjutan," katanya.
Menanggapi usulan dari Kementerian Keuangan, mayoritas anggota Komisi Kesehatan DPR menolak. Hanya Fraksi Demokrat yang setuju. Menurut beberapa fraksi, seperti Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan, usulan Wakil Menteri Keuangan tidak relevan karena bukan ranah kerja Komisi IX.
Wakil Ketua Komisi Kesehatan, Irgan Chairul Mahfiz, meminta agar Kementerian Keuangan tidak menjadikan pengurangan subsidi BBM sebagai alat untuk meningkatkan iuran kesehatan. "Apalagi itu bukan ranah Komisi IX. Itu tidak ada konteksnya," katanya.
TRI ARTINING PUTRI
Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan
Baca juga:
EDISI KHUSUS Tipu-Tipu Jagad Maya
Sunah Rasul Hakim Setyabudi dan Gratifikasi Seks
Sopir Hakim Setyabudi Tak Tahu Suap Seks Bosnya
@SBYudhoyono Follow Artis-artis Ini
Berita terkait
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
1 hari lalu
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
3 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
6 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaBantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker
9 hari lalu
Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.
Baca SelengkapnyaAlasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara
9 hari lalu
Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.
Baca SelengkapnyaHarga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
17 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaHipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik
19 hari lalu
Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.
Baca Selengkapnya3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes
36 hari lalu
Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?
Baca SelengkapnyaEdy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah
37 hari lalu
Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar FKUI Rekomendasikan Strategi Memberantas Skabies
56 hari lalu
Dalam pengukuhan Guru Besar FKUI, Sandra Widaty mendorong strategi memberantas skabies. Penyakit menular yang terabaikan karena dianggap lazim.
Baca Selengkapnya