Ombudsman Desak Polisi Selidiki Lagi Kasus Udin  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 11 April 2013 19:33 WIB

Rekontruksi kasus pembunuhan wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin di Bantul pada 16 Desember 1996. TEMPO/ LN IDAYANIE

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyelidiki dugaan motif pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, berlatar belakang pemberitaan. “Ini yang belum tersentuh Polda,” kata anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso di Yogyakarta, Kamis, 11 April 2013.

Budi berencana datang ke markas Polda DIY setelah ORI bertemu dengan Karo Wassisdik Mabes Polri Brigadir Jenderal Ronny F. Sompie, 23 Januari 2013. Dalam pertemuan itu, Ronny mendukung pengungkapan kasus itu dan berjanji akan melakukan supervisi ke Polda DIY.

Selama ini, ORI mendapat penjelasan tentang proses pengungkapan kasus itu lewat surat yang diteken Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Kris Erlangga. Dalam surat itu polisi tetap yakin pembunuh Udin, panggilan akrab wartawan Bernas itu, adalah Dwi Sumaji alias Iwik. Karena Iwik sudah diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul, polisi tidak bisa melakukan tuntutan lagi.

Tapi, menurut Budi, mestinya polisi tak tinggal diam setelah Iwik divonis bebas. “Kalau tetap seperti itu, motifnya asmara,” kata dia. Polisi memang mengatakan pembunuhan Udin bermotif asmara. Padahal, tim pencari fakta dari PWI Yogyakarta menemukan indikasi Udin dibunuh karena motif berita.

Budi mengingatkan, pada 8 Desember 2011, Kepala Polda DIY menerbitkan surat perintah pengungkapan kasus itu. Ada 13 penyidik yang terlibat dalam tim. Selain bertugas mengungkap kembali kasus ini, mereka diminta bekerjasama dengan Tim Pencari Fakta PWI. “Sampai sekarang Sprin ini belum dihentikan,” kata dia.

Anggota Tim Pencari Fakta PWI Asril Sutan Marajo mengatakan, PWI mengirimkan surat kepada ORI pada 2012 untuk minta bantuan agar polisi segera menuntaskan kasus pembunuhan Udin. “Kami melihat Polda ini sudah tidak benar,” kata dia.

Udin tewas pada 16 Agustus 1996. Selama 17 tahun berlalu, Kepala Polda silih berganti, kasus ini belum terungkap tuntas. “Tinggal setahun lagi. Jika tak tuntas, kasus ini akan dianggap kadaluarsa,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Hendrawan Setiawan. Menurut dia, kedatangan ORI ke Polda DIY mestinya menjadi peringatan bagi Kepala Polda DIY yang baru Brigjen Pol. Drs. Haka Astana.

ANANG ZAKARIA


Topik terpopuler:
Sprindik KPK
| Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo |Nasib Anas

Berita lainnya:

Kisah 'Memalukan' Persibo Bojonegoro di Hong Kong

Video 'Damai' di Bea Cukai Bali Muncul di YouTube

Cucu Soeharto Segera Diadili

Usai Diperiksa KPK, Konsultan Pajak Kecebur Got

'Janganlah Sedikit-sedikit Pak Ahok'

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

18 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

21 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

22 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

23 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya