Polisi Diminta Stop Izin Keramaian saat Ujian

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 10 April 2013 19:39 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Yogyakarta - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah dan Kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian selama berlangsung ujian nasioal untuk siswa SMA pada 15-18 April 2013. Kegiatan keramaian dikhawatirkan menganggu konsentrasi murid saat mengerjakan soal ujian.

"Kami meminta berbagai perizinan keramaian yang berpotensi mengganggu persiapan dan pelaksanaan ujian ditunda dulu,” kata Anggota Komisi D DPRD DIY Istianah, Rabu 9 April 2013. Menurut dia, desakan itu setelah mendengar usulan Dewan Pendidikan Yogyakarta.

Dewan juga meminta pemerintah membuat surat edaran ke pemerintah kabupaten dan kota agar seragam dalam menjaga ketenangan selama ujian. “Untuk tempat hiburan malam kami serahkan ke polisi. Tapi untuk tempat umum lain kami minta benar-benar ditiadakan dulu, sehingga titik keramaian minim, ” kata dia.

Penghapusan pemberian izin keramaian ini juga relevan dengan kondisi Yogyakarta, yang dihebohkan serangan anggota Kopassus ke penjara Cebongan. Tragedi ini dikecam oleh banyak kalangan karena diawali dengan penyerangan terhadap institusi negara. “Kami tidak mau peristiwa kekerasan terulang."

Ketua Dewan Pendidikan Yogyakarta, Wuryadi, mengatakan rekomendasi penghapusan izin keramaian itu dapat dilakukan satu atau dua hari sebelum pelaksaaan. ”Jadi benar-benar ada masa tenang untuk persiapan siswa,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Advertising

Ujian Akhir Nasional DPRD

Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

19 jam lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

35 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

42 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

46 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya