Pejabat Bupati Pangandaran Dilantik 18 April

Reporter

Kamis, 4 April 2013 14:53 WIB

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Garut - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah mengajukan tiga nama calon pejabat Bupati Pangandaran ke Kementerian dalam Negeri. Tiga nama itu sedang diproses untuk ditunjuk sebagai pejabat bupati sementara.

"Kita tidak tahu prosesnya sejauh mana di pusat. Tadi dapat kabar, tapi belum jelas beritanya. Tanggal 18 April 2013 ada pelantikan (Bupati Pangandaran) bersama 12 kabupaten/kota (daerah otonom baru) plus satu provinsi, provinsi baru Kalimantan Utara," kata Heryawan usai pelantikan Bupati Garut di gedung DPRD Garut, Kamis, 4 April 2013.

Ketiga nama yang diajukan seluruhnya berasal dari Pemprov Jawa Barat. "Kami punya pengalaman (pemekaran) Depok, Cimahi, Bandung Barat. Semua pejabat yang ditunjuk berasal dari pemprov. Nanti kan yang diawasi secara berkala adalah pemerintah provinsi," kata Heryawan.

Menurut Heryawan, pejabat bupati ditunjuk dari pejabat provinsi karena biar ada kedekatan dengan pemerintah provinsi. Selain itu, syarat lainnya adalah punya kemampuan koordinasi di kabupaten baru.

Heryawan menjelaskan, pejabat bupati yang ditunjuk selama dua tahun ke depan akan menyiapkan pemerintahan, termasuk pilkada yang akan dilakukan dua tahun mendatang. Setelah itu, membentuk DPRD, dinas-dinas, mengurus penyerahan aset, dan mempersiapkan kantor pemerintahan.

Dia menjelaskan, sesuai undang-undang, ibu kota Kabupaten Pangandaran adalah Kecamatan Parigi. Hal ini berarti, di Parigi harus ada kantor yang dipersiapkan sesegara mungkin ketika pejabat bupati sementara resmi ditunjuk.

"Daerah otonomi baru memang tak sederhana. Biasanya gedung-gedung perkantoran menjadi persoalan," kata Heryawan.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya