TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Komisi Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat berkunjung ke Poso, Sulawesi Tengah, gagal dilaksanakan. Batalnya kunjungan membuat sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di sana kecewa dan mengecam kegagalan ini. Komisi Hukum beralasan, mereka tidak bertandang ke Poso karena jadwal kerja yang padat.
"Saya hari ini mesti rapat Century, dan ada juga anggota yang ke Cebongan, Yogyakarta," kata anggota Komisi Hukum, Nudirman Munir, di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 3 April 2013. Lagi pula, kata Nudirman, mereka yang mengetahui kejadian di Poso semuanya sudah berada di Palu. Misalnya, Kapolda Sulawesi Tengah, Panitia Kerja Kasus Poso DPRD Poso, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Nudirman menuturkan, mereka sudah mendengar pemaparan dari pihak-pihak yang mengetahui tindakan Densus 88 di Poso. Apa yang disampaikan DPRD Poso, kata dia, sudah mewakili informasi yang dibutuhkan Komisi Hukum. "Kami melihat memang ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus," ujarnya.
Nudirman membantah anggapan bahwa Komisi Hukum takut berkunjung ke Poso. Menurut dia, batalnya kunjungan ini benar-benar karena kesibukan anggota Komisi. Dia sudah mendengar ihwal kekecewaan sejumlah tokoh Islam di Poso. Menurut dia, jika memang ada waktu, Komisi Hukum pasti akan menemui tokoh-tokoh ini. "Kalau mesti ke Poso dulu, saya baru balik besok, padahal sudah ada agenda lain," ujarnya.
