Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menyayangkan penggunaan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera Aceh. "Seharusnya tak boleh berkibar. Bendera yang berkibar hanya merah-putih. Kalau ada bendera lain, harus ditindak tegas," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2013.
Menurut Puan, pemerintah harus berani bersikap tegas atas keputusan pemerintah Aceh menjadikan bendera GAM sebagai bendera daerah. Dia menilai pengibaran bendera GAM bertentangan dengan kedaulatan NKRI yang selama ini telah dibangun.
Puan juga menilai pemerintah telah lalai dan bersalah karena memberi kebebasan kepada rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera GAM. "Muncul bendera mirip GAM dan sayangnya tidak diberi tindakan tegas."
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri sudah meminta Pemda Aceh mengubah lambang bendera Aceh yang mirip dengan bendera GAM. Kemiripan dengan lambang GAM, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, membuat bendera Aceh mengandung unsur separatisme.
Anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, meminta pemerintah tegas menolak pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang menjadi dasar penggunaan bendera GAM sebagai bendera provinsi. Menurut Eva, walaupun kesepakatan Perjanjian Damai Helsinki membolehkan bendera dan simbol Aceh, Pemda Aceh harus tunduk pada seluruh UU NKRI.
GAM, kata Eva, bukanlah representasi dan aspirasi homogen masyarakat Aceh. "Sepatutnya Pemprov fokus pada politik memajukan kesejahteraan rakyat daripada mengarahkan energi ke politik identitas yang di luar koridor empat pilar negara."
