TEMPO Interaktif, Jember: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Jember memutuskan untuk menarik (recall) empat kadernya yang kini menjadi anggota legislatif di DPRD Jember melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Kebijakan tersebut diambil menyusul penolakan keempatnya untuk menyetorkan gajinya sebesar 90 persen gajinya kepada partai."Kita sudah siapkan 4 calon pengganti mereka. Pelaksanaannya menunggu pembentukan Dewan Kehormatan DPRD yang segera diresmikan," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember, Ir. Gunawan Sutedjo, kepada Tempo News Room, Selasa (24/8) siang.Gunawan menambahkan, Partai Demokrat menilai, kadernya yang saat ini terpilih menjadi anggota Dewan periode 2004-2009 itu dianggap tidak loyal kepada partai. "Buktinya, mereka enggan memikirkan kelangsungan partai bentukan capres Susilo Bambang Yudhoyono ini setelah bisa duduk di kursi legislatif. Mereka lupa bahwa yang mengantarkan duduk di kursi empuk itu adalah Partai Demokrat," tandasnya.Pihak DPC juga tetap bersikukuh bahwa keharusan menyetorkan gaji sebesar 90 persen dari gaji resmi yang diperoleh kadernya adalah hal yang wajar. Sebab seluruh setoran yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk kepentingan partai, seperti membangun kantor dan konsolidasi kader. "Jangan dibayangkan menjadi anggota Dewan itu seperti kerja di perusahaan. Ini partai politik baru yang masih butuh dana besar untuk bisa eksis," tegasnya.Gunawan juga menjelaskan bahwa sebagai anggota dewan mereka akan menerima banyak fasilitas yang nilainya jauh lebih besar dari gaji resmi. Misalnya uang sidang, uang kunjungan atau fee berbagai proyek yang diajukan oleh pihak eksekutif. "Itu jumlahnya besar dan cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Semua orang tahu soal itu," ungkapnya.Salah satu anggota Dewan asal Partai Demokrat, Firman Setyawan menilai, penolakan atas kebijakan partainya itu bukan merupakan bentuk pembangkangan. "Saya hanya mencoba meluruskan kebijakan partai yang tidak proporsional. Masa sikap seperti itu sudah disebut kader yang tidak loyal?" tanya legislator muda yang akrab disapa Ferry ini.Atas kebijakan partainya itu, Ferry malah menuding sebagai keputusan yang kebablasan. Sebab itu sama saja dengan menyuruh para kadernya untuk ikut menyuburkan proses korupsi. Penolakan yang sama juga dilakukan tiga koleganya, yakni Mohammad Sholeh, Moh.Saleh, dan Saptono Yusuf.Sebagai bentuk protesnya, Selasa (24/8) pagi, Ferry mencabut surat kesediaannya untuk menghibahkan 90 persen gajinya ke partai. Saat menandatangani pernyataan itu, dia merasa terpaksa. Menurut Ferry, jumlah yang masuk akal untuk diberikan kepada partai adalah sebesar 30 sampai 50 persen dari gaji resmi. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room