TEMPO.CO , Padang : Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Alasannya, hal itu akan merusak prinsip fundamental dari sistem presidensial.
"Jika SBY jadi ketua umum, ia melanggar nilai-nilai konstitusi," ujar Feri pada Senin 25 Maret 2013. (Plus Minus SBY jadi Ketua Umum)
Menurut Feri, gagasan presidensial menghendaki terjadianya pemisahan luar biasa antara parlemen dan partai dengan eksekutif. Tujuannya, untuk menjauhkan presiden dari dominasi kehendak partai dan kebijakan negara yang beraroma menguntungkan partai.
Meskipun tidak diatur secara ekplisit dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menurut Feri, gagasan sistem presidensial telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan pelaku perubahan konstitusi. Jika itu dilanggar, berarti SBY tak memahami sistem pemerintah yang baik dan melanggar nilai-nilai konstitusi, yaitu nilai-nilai gagasan sistem pemerintahan presidensial.
"SBY jangan menambah kealpaanya dalam menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi partai, dengan menjadi Ketua Umum partai. Kesesatan itu merusak konstitusi," ujar Feri.
Meski tak eksplisit, Feri menegaskan bahwa nilai konstitusi tidak selalu harus dicantumkan dalam pasal dan ayat UUD. Nilai itu, kata dia, bisa menjadi ruh konstitusi. "Itu yang disebut konstitusi tak tertulis," ujarnya.
Idealnya, kata Feri, ketika seorang kader partai menjadi presiden, maka ia harus melepaskan ikatan kepartaiannya dan menjadi presiden bagi seluruh rakyat.
