TEMPO.CO, MAKASSAR - Aliansi Mahasiswa Antikorupsi dan Narkoba Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Selatan, kemarin. Mereka meminta Dewan menekan para pejabat di kabupaten dan kota untuk tidak menggunakan preman dalam menghadang aksi-aksi unjuk rasa di daerah.
"Menurut catatan kami, ada sekitar empat kejadian dalam dua tahun terakhir, aksi unjuk rasa dihadapkan oleh preman di daerah," kata Ilham, koordinator aksi, seusai berorasi di gedung Dewan Sulawesi Selatan, Senin, 25 Maret 2013. (Baca: Premanisme di Jakarta)
Ilham mengatakan pernah menggelar unjuk rasa di Sidrap pada awal Januari lalu, namun massa aksi yang terdiri elemen mahasiswa Sidrap dihadang sejumlah preman. "Waktu itu, kami menuntut Pemerintah Kabupaten Sidrap terbuka soal anggaran hibah daerah, tapi aksi bubar karena dihadang preman," katanya. Ia menduga preman yang kerap menghadang aksi unjuk rasa di Sidrap dimobilisasi oleh pejabat tertentu.
Tim Penerima Aspirasi Dewan Sulawesi Selatan yang bertugas Senin kemarin, Jumardi Haruna, menerima perwakilan massa. Legislator Partai Bulan Bintang Sulawesi Selatan itu didampingi dua legislator lainnya, yaitu Muhktar Tompo, legislator Partai Hanura, serta Rahman, legislator Partai Golkar.
Jumardi berjanji siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut. "Aksi premanisme tidak bisa dibiarkan," kata Jumardi.
Adapun Rahman mengatakan Dewan Sulawesi Selatan akan menyampaikan surat edaran kepada para Bupati dan Wali Kota agar mengatasi masalah premanisme di daerah. "Tidak boleh ada pejabat daerah yang menggunakan preman," kata dia.
