TEMPO.CO , Jakarta:Nilai harta tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang sudah disita mencapai Rp 100 miliar. Aset itu berupa rekening, rumah, tanah, dan stasiun pengisian bahan bakar. “Jumlah ini baru taksiran sementara,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., Kamis, 14 Maret 2013.
Perburuan harta kekayaan bekas Kepala Korps Lalu Lintas itu belum dihentikan. Saat ini KPK sedang melacak aset di Madiun, Jawa Timur. Di sana diperkirakan jumlah harta Djoko mencapai belasan miliar rupiah. Johan mengatakan, KPK menargetkan pengejaran aset selesai sebelum penyidik merampungkan berkas penyidikan.
Menurut dia, penyidik berencana menyatukan dua pasal pidana Djoko dalam satu dakwaan, yakni pasal korupsi dan pencucian uang. Cara ini sebelumnya pernah dipakai KPK dalam mendakwa anggota DPR, Wa Ode Nurhayati, dalam korupsi dan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Cara ini, kata Johan, supaya lebih efektif dalam menjerat mantan Gubernur Akademi Kepolisian tersebut.
Djoko Susilo terakhir melaporkan kekayaannya kepada KPK dua tahun lalu senilai Rp 5,62 miliar. Pundi-pundi itu terdiri atas barang tidak bergerak senilai Rp 4,6 miliar, harta bergerak Rp 775 juta, dan giro Rp 237 juta.
Pengacara Djoko, Tommy Sihotang, mengatakan tak berkeberatan atas penyitaan harta kliennya. Dia berharap KPK tidak tebang pilih. "Mengapa KPK tidak menyita aset milik Angelina Sondakh (terpidana 4,5 tahun penjara kasus penggiringan anggaran), misalnya?" kata Tommy. Ia menyatakan aset Djoko yang disita belum tentu hasil korupsi.
Ahli hukum pencucian uang, Yenti Garnasih mengatakan KPK tetap bisa menyita aset Djoko asalkan punya dalih kuat. "Misalnya, KPK menilai harta tersebut tak sesuai dengan profil Djoko sebagai pejabat polisi," ujar Yenti. Artinya, harta yang telah dimiliki Djoko sebelum proyek simulator berjalan tetap bisa disita. (Baca: Istri dan Simpanan Djoko)
MUHAMAD RIZKI| INDRA WIJAYA| ISTI
Berita Terpopuler:
Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam
Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?
Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur
Jadwal Sidang Raffi Ahmad dan Rasyid Bentrok Lagi
Jorge Mario Bergoglio Terpilih Sebagai Paus Baru
Berita terkait
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
33 menit lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
3 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
15 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
15 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
17 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
18 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
19 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
21 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
1 hari lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
1 hari lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca Selengkapnya