Terkait Nasib PBB dan PKPI, KPU Dinilai Congkak  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 12 Maret 2013 16:35 WIB

(kiri-kanan) Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjutak, Ketua Bidang Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Budhy Santoso dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan bahwa sikap Komisi Pemilihan Umum terkait dengan nasib Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia jelas tidak peduli terhadap putusan-putusan yang menyatakan PBB dan PKPI lolos.

"Saya ingat betul pernyataan Komisioner KPU yang akan melihat-lihat dulu dalil putusan. Itu bukti bahwa KPU congkak," kata Ray dalam diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilu, Selasa, 12 Maret 2013.

Ray menilai, partai politik yang sekarang berada di parlemen berusaha menahan keikutsertaan PBB dan PKPI. Sebab, PBB dan PKPI bisa menggerus suara yang kini dimiliki partai politik di parlemen. "Sebelas partai politik yang gabung ke PKPI dan figur Yusril di PBB bisa membuat pemilih menjatuhkan pilihannya ke dua partai ini. Tentu partai di parlemen tak ingin itu terjadi. Cara mencegahnya adalah menggagalkan keikutsertaan dua partai itu," ujar Ray.

Hingga kini, PKPI dan Partai Bulan Bintang belum mendapatkan kejelasan dari KPU soal lolos atau tidaknya dua partai tersebut.
Sebelumnya, PBB dan PKPI telah menggugat putusan KPU yang menyatakan dua partai tersebut tak layak ikut Pemilu 2014. PBB melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan telah dimenangkan.

Sedangkan PKPI telah menempuh jalur gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu. Hasilnya, Bawaslu memutuskan PKPI bisa ikut pemilu. Tapi putusan-putusan itu tak digubris KPU. Hingga kini, PBB dan PKPI belum terdaftar sebagai partai peserta pemilu. "Kalau jumlah partai tak ingin bertambah, ya buat saja undang-undang yang menyatakan tak boleh ada lebih dari 10 partai seperti yang ada sekarang," kata Ray.

MUHAMAD RIZKI

Berita Lainnya:

Ahok Tak Setuju Hercules Main Hakim Sendiri
Prabowo Akui Diam-diam Sering Bertemu SBY
Daud Kei Jenguk Hercules di Tahanan Polda
'Bisnis Mari Bergaul' Jadi Pintu Pencucian Uang
Pekerja Ruko Bersyukur Kelompok Hercules Ditangkap

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

21 Desember 2022

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

Selain Idham, Airlangga menyebut ada 9 komisioner KPU dari provinsi dan kabupaten/kota yang dilaporkan ke DKPP.

Baca Selengkapnya