TEMPO Interaktif, Jakarta: Tokoh agama dari enam agama yang ada di Indonesia meminta agar konstitusi tidak dipolitisasi dengan penafsiran-penafsirannya sendiri. "Kita ingin agar semua sadar menjadikan konstitusi sebagai pegangan kita semua. Agar tidak terjadi penafsiran-penafsiran untuk kepentingan yang lain," ungkap Budi S. Tanuwibowo, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Hal itu disampaikannya kepada wartawan seusai bertemu dengan para hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta hari Rabu (18/8). Pertemuan para tokoh agama dengan Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan gagasan Kerangka Kebersamaan Minimal (KKM) yang mereka rancang. "Semoga KKM dapat menumbuhkan kembali kepercayaan politik," kata Ketua Umum PGI Natan Setiabudi.Dalam KKM terdapat empat butir kesepakatan yaitu tentang konstitusionalitas, simpul-simpul masalah transisional, pengukuran dan ukuran keberhasilan, dan strategi implementasi. Khusus untuk kunjungan ke MK kali ini mereka ingin mensosialisasikan butir kesepakatan pertama tentang konstitusionalitas. Yaitu suatu kerangka minimal penafsiran hukum tanpa ambiguitas untuk diterapkan di semua aras dari Pancasila sampai Perda. "MK sebagai salah satu bagian, agar tidak bermain-main dengan konstitusi," ujar Natan.Menanggapi gagasan para tokoh agama ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan menyambut baik. "MK menyambut ide ini dengan penuh harap meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan tugas MK," kata Jimly. Sehingga ia menganggap secara moral MK terikat dengan adanya gagasan ini. Gagasan tersebut juga ditandatangani oleh Pelaksana Harian PBNU Masdar F. Mas'udi, Sekretaris PP Muhammadiyah Goodwill Zubir, Sekretaris KWI Romo Sigit Pramuji, Prajaniti Hindu Indonesia Jayamartha dan Sekjen Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) Prajnavera Mahathera. Gagasan ini, menurut Natan sudah disosialisasikan kepada para capres yang ada yaitu SBY dan Megawati pada tanggal 10 Agustus lalu. "Mereka sudah berkomitmen siapa yang terpilih menjadi presiden nanti akan melaksanakan KKM ini," tandas Natan. Hal yang sama juga akan dilakukan dengan pihak TNI dan Polri.Maria Ulfah - Tempo News Room