TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh masyarakat dan elit politik untuk mendukung proses pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan pada sambutannya paa acara penandatanganan nota kesepahaman tata kelola hutan di Istana Negara. Presiden SBY meminta masyarakat tidak mencampuradukkan persoalan politik dan hukum. "Jangan ada di pikiran kita pencampuran politik dan hukum. Politik harus dengan politik, hukum harus dengan hukum," katanya, Senin, 11 Maret 2013.

Ia meminta masyarakat tidak meragukan sikap profesional Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penegak hukum lain dalam penanganan kasus korupsi. Alasannya, semua lembaga di Indonesia sekarang dapat diawasi oleh rakyat secara langsung. "Saya saja diawasi rakyat, maka masyarakat dan elit politik hendaknya bantu dan dukung KPK," kata dia.

Sebaliknya, KPK, Polri, dan kejaksaan juga diminta untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam pemberantasan korupsi. "Jika ada fakta dan bukti hukum, laksanakan penegakan hukum."

Beberapa kasus yang diungkap KPK memang kerap dikaitkan dengan dinamika politik khususnya di tahun persiapan menjelang Pemilihan Umum 2014. Sejak awal tahun politik ini, KPK berhasil membongkar kasus korupsi yang menyeret para politikus bahkan petinggi beberapa partai.

Salah satu kasus besar yang baru diungkap adalah kasus korupsi kuota impor daging sapi yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan. Kasus lain yang juga sempat menjadi polemik adalah penetapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terpopuler:
Begini Cara Jokowi Lepaskan Diri dari Hercules
Hercules Ditangkap, Premanisme Masih Tinggi
Rustriningsih Ditolak PDIP Karena Tak Santun Berpolitik
Wawancarai Aher, Sejumlah Wartawan Dipukul Petugas
Nama Anas Terseret dalam Kasus Simulator