'Bisnis Mari Bergaul' Jadi Pintu Pencucian Uang  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 11 Maret 2013 14:13 WIB

Mantan ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko mengatakan, “bisnis mari bergaul” antara politisi dengan pengusaha bisa menjadi pintu praktek pencucian uang (money laundering) bagi si politisi. “Ini cara untuk money laundering,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat 8 Maret 2013.

Dalam pencucian uang, ada tiga tahap, yaitu penempatan (placement), pelapisan (layering), dan penyatuan (intregasion). Dalam “bisnis mari bergaul”, uang yang diperoleh politisi sebagai insentif dari pengusaha dipecah agar tidak menimbulkan kecurigaan (placement).

Lalu, dibuatlah transaksi keuangan berlapis (layering). Ada uang yang diinvestasikan pada perusahaan pengusaha itu sendiri. “Jadi tidak langsung masuk kantong, melainkan diinvestasikan. Memang benar tidak terima gratifikasi, tapi bonus atau insentif lain dari perusahaan,” kata Danang.

Nantinya, uang yang sudah tersebar di berbagai tempat disatukan kembali untuk dinikmati kembali (integration). “Setelah tampak sah, baru diintegrasikan.”



Sebelumnya, istilah “bisnis mari bergaul” dilontarkan oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam wawancara di Smart Radio Network bersama Rosiana Silalahi, Rabu 6 Maret malam. Ketika itu, Anas membantah kekayaannya hasil gratifikasi. Dia menyebut diri menjalankan “bisnis mari bergaul” sehingga, rejeki datang seiring dengan pergaulannya yang luas. “Bisnis” ini pula yang menyebabkan dia kebanjiran kunjungan kolega di rumah mewahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur.


Masih menurut Danang, terjadi antara politisi dengan pengusaha yang mengincar proyek pemerintah. “Orang-orang yang dekat dengan Anas, bisnisnya mengincar proyek APBN atau APBD,” ujar dia.

Sebab, mereka memerlukan kedekatan dengan elit partai untuk mengakses proyek-proyek jumbo. “Kalau enggak (dekat), susah dapat proyek besar, dapat yang kecil-kecil saja,” kata Danang. Setidaknya, dengan “pertemanan” ini, para pengusaha bisa mendapat informasi lebih awal soal bisnis yang bisa digarap dari dana pemerintah.

ATMI PERTIWI


Berita Terpopuler:
Curhat Rustriningsih Kenapa Tak Lolos Cagub

Jusuf Kalla: TNI Terlalu Lama Tak Berkegiatan

Dukungan Polri di Bawah Kemendagri Meluas

Sosiolog: Carikan TNI Pendapatan Tambahan

Duit Suap Djoko untuk DPR Diberikan di Parkiran

3 Nama yang Layak Gantikan Anas Urbaningrum

Ini Cara Densus Kejar Buron di Poso

Prakosa Tak Tahu Mengapa Dicopot dari Ketua BK DPR

Teroris Dalang Video Kekerasan Densus?

Kongres Luar Biasa Demokrat Sebelum 9 April 2013

Advertising
Advertising

Berita terkait

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

9 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

20 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

23 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

24 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

28 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

28 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

29 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

30 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

34 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya