Hatta Rajasa Pecat Legislator PAN Jember  

Reporter

Kamis, 28 Februari 2013 17:03 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jember - Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional memecat Abdul Ghafur, legislator PAN di DPRD Jember, Jawa Timur. Dalam salinan surat keputusan bernomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/013/II/2013 yang ditandatangani Ketua Umum Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan, Ghafur dinyatakan diberhentikan sebagai anggota PAN dan dicabut kartu anggotanya.

Pemberhentian itu disebut-sebut karena Abdul Ghafur disebut melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra PAN. Tidak ada penjelasan detail tentang "perbuatan tercela dan tidak terpuji" yang dilakukan politikus kelahiran Kabupaten Lumajang itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember, Evie Lestari, mengatakan SK bertanggal 21 Februari 2013 itu juga membebaskan Abdul Ghafur dari seluruh tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota PAN, serta memberhentikan Ghafur dari seluruh jabatan dalam organisasi PAN.

"SK itu juga menegaskan bahwa mulai saat ini segala tindakan dan perbuatan adalah tanggung jawab pribadi saudara Abdul Ghafur," kata dia, Kamis, 28 Februari 2013.

Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, mengaku sudah menerima dan mengetahui surat keputusan DPP PAN tentang pemberhentian Ghafur itu. Menurut dia, dalam waktu dekat pimpinan DPRD tidak melakukan rapat membahas masalah itu. Tentang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ghafur, kata dia, akan segera diproses. "Pimpinan DPRD masih akan membahas usulan PAW yang diajukan DPD PAN Jember bersama Tim Ahli DPRD," katanya.

Di lain pihak, Ghafur mengaku belum menerima surat keputusan pemecatan dirinya itu. "Saya tidak bisa berkomentar atau mengambil sikap apa pun karena belum tahu surat itu. Saya juga tidak mau berandai-andai," katanya singkat.

Sebelumnya, pada Februari 2012 lalu, DPD PAN Jember mengusulkan PAW terhadap Abdul Ghafur. Menurut Ketua DPD PAN Jember, Evie Lestari, keputusan itu dilakukan, kata dia, karena Ghafur tidak mengindahkan dua kali surat peringatan yang telah diberikan DPD PAN pada tahun 2011 lalu.

Legislator PAN yang juga guru di SMA Muhammadiyah 3 Jember itu juga dinilai mengingkari janjinya untuk mengembalikan tunjangan profesi pendidik atau tunjangan sertifikasi guru yang diterimanya sejak tahun 2008 lalu. Padahal, dalam rapat klarifikasi DPD PAN pada bulan Juni 2011, Ghafur mengakui telah menerima tunjangan itu. Dia juga berjanji akan mengembalikan semua tunjangan yang diterima.

Pada medio tahun 2011 lalu, Abdul Ghafur terungkap telah menerima dana tunjangan sertifikasi guru. Dana tunjangan sertifikasi itu diterimanya sejak tahun 2008 silam hingga saat ini. Dia berkilah, hal itu dilakukan karena sebelum menjadi anggota Dewan dia sudah menjadi guru.

Sebagai guru di SMA Muhammadiyah 3 Jember, dia menerima dana tunjangan sertifikasi sebesar menerima Rp 1,5 hingga Rp 2 juta setiap bulan. Ghafur adalah legislator dari PAN Jember. Dia menjadi anggota Dewan selama dua periode, yakni periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

10 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

6 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

8 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

8 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

8 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

20 hari lalu

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

33 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya