Ketua Komnas HAM: Jaksa Harus Berjuang Keras untuk Kasasi

Reporter

Editor

Jumat, 13 Agustus 2004 11:26 WIB

TEMPO Interaktif, : Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan jaksa harus berjuang keras untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas majelis hakim terhadap terdakwa Mayjen Sriyanto. Sriyanto dibebaskan, karena menurut hakim tidak terbukti melakukan tindak kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Jaksa Darmono, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, mengatakan Sriyanto terbukti melakukan kejahatan HAM berat. Sriyanto dituntut 10 tahun penjara. Tapi, menurut hakim bentrokan terjadi karena aparat diserang massa yang bersenjata tajam.?Jaksa harus berjuang keras untuk kasasi. Komnas HAM sebagai penyelidik tidak ada kewenangan lagi. Kewenangan kita hanya menyelidiki,? kata Abdul Hakim kepada Tempo News Room, setelah rapat pleno di kantor Komnas HAM, Kamis (12/8).Menurut Hakim, Komnas HAM tidak bisa mempengaruhi jalannya proses hukum terhadap para terdakwa. ?Komnas HAM tidak berwenang menentukan siapa-siapa tersangka. Tapi ini pelanggaran HAM berat,? ucapnya ketus. Sriyanto saat kejadian menjabat sebagai Kasi Ops 2 Kodim Jakarta Utara, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut hakim, dalam peristiwa yang menewaskan setidak-tidaknya 23 orang itu, bukan bagian dari serangan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Tito Sianipar - Tempo News Room

Berita terkait

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

25 September 2022

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.

Baca Selengkapnya

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?

Baca Selengkapnya

Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

22 September 2022

Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984

13 September 2022

Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984

Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dianggap provokatif

Baca Selengkapnya

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing

6 Oktober 2019

Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing

Pelabuhan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II Persero mulai menjadi hub atau pelabuhan internasional

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya