9 Anggota Komnas HAM Tolak Undangan Istana  

Senin, 25 Februari 2013 18:29 WIB

Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan anggota komisioner yang dikritik karena mendorong perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi satu tahun menolak undangan diskusi dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan. Mereka menilai undangan tersebut adalah bentuk intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap independensi Komnas HAM.

Anggota Komnas HAM yang menolak datang adalah Maneger Nasution, Natalius Pigai, Ansori Sinungan, Nur Kholis, Indadun Rahmat, Siane Indriani, Hafid Abbas, Siti Noor Laila, dan Dianto Bachriadi.

"Jika kami hadir di Istana, maka independensi Komnas HAM Indonesia akan diragukan, demikian pula peringkat Komnas HAM di dunia. Jadi, kami mohon maaf jika tidak bisa memenuhi panggilan Istana Negara," kata anggota Komnas HAM bidang Investigasi, Natalius Pigai, saat dihubungi, Senin, 25 Februari 2013.

Ia menyatakan, undangan yang diterima masing-masing anggota komisioner bukanlah dari Albert sebagai pribadi, tetapi undangan resmi dari Istana Negara. Hal ini tampak karena undangan tersebut diketik dengan surat resmi, ada kop Kementerian Sekretariat Negara, dan ditandatangani Kepala Sekretariat Negara.

"Karena itu, kami memaknai itu sebagai suatu intervensi Istana Negara." Menurut Pigai, hal tersebut bertentangan dengan Paris Principles dan Undang-undang No 39 Tahun 1999, yang mengatur soal kemandirian dan independensi Komnas HAM.

Pigai juga mengklaim sebenarnya para komisioner sangat menghargai undangan Albert. Bahkan, menurut dia, para komisioner pasti akan hadir jika Albert mengirim surat pribadi dengan tanda tangan sendiri. "Tempatnya juga terpisah, harus di luar Istana," kata dia.

Albert mengundang pimpinan Komnas HAM dan pemerhati HAM yang juga mantan komisioner Komnas HAM ke kantornya untuk membahas mengenai permasalahan internal komisi tersebut. Dalam pertemuan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini hadir empat komisioner yaitu Otto Nur Abdullah, Sandrayati Moniaga, Muhammad Nurkhoiron, dan Roichatul Aswidah serta sekitar 200 orang staf Komnas HAM.

Selain itu mantan komisioner dan pemerhati HAM yang turut hadir adalah Marzuki Darusman, HS Dilon, Zumrotin, Safrudin Bahar, Ben Marbun, dan Emil Salim.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terpopuler:
Selain Anas, KPK Mulai Bidik Nama Lain

Soal Kredit Bank Jabar, Aher: Gua Bisa Lawan

Kenapa Aher Tak Terpengaruh Kasus PKS dan BJB?

Begini Persiapan Rieke Jika Masuk Putaran II

Kepailitan Batavia Air Dinilai Mencurigakan

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

16 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

48 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

49 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

54 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya