Panwaslu Kota Bekasi Temukan 4.500 Pemilih Ganda

Reporter

Rabu, 20 Februari 2013 19:57 WIB

Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bekasi - Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi menemukan 4.539 pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur Jawa Barat. "Jumlah pemilih ganda itu kami temukan di empat kecamatan," kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi Yayah Nahdiyah, Rabu 20 Februari 2013.

Menurut dia, temuan itu berdasarkan laporan dari empat Panitia Pengawas Kecamatan, di antaranya Kecamatan Bantargebang, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, dan Jatisampurna. Pemilih ganda terbanyak, kata Yayah, ditemukan di Kecamatan Bantargebang mencapai 2.353 pemilih.

Yayah mengatakan pemilih ganda yang ditemukan itu bersifat sampling. Jadi, kata dia, tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di delapan kecamatan lainnya di Kota Bekasi. Panwaslu pun mengkoordinasikan kepada sejumlah kecamatan tersebut untuk terus mengawasi DPT. "Kami minta Panwascam lainnya segera melapor jika mendapat temuan serupa," katanya.

Panwaslu Kota Bekasi menekankan antisipasi pemilih ganda, mengingat pemilihan Gubernur Jawa Barat tinggal menghitung hari. Menurut dia, data pemilih ganda juga dikhawatirkan bakal dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak untuk memberikan suara pada hari pencoblosan, 24 Februari 2013 mendatang.

Pengawasan yang dilakukan, kata Yayah, sebagai tindak lanjut surat edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Data pemilih ganda ditemukan itu pun sudah diajukan ke KPU Kota Bekasi. "Untuk segera dihapus dari DPT," ujar dia. Pemilih ganda juga ditemukan di Depok.

MUHAMMAD GHUFRON

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

21 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya