TEMPO.CO, Malang - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencabut izin pelaksana penempatan TKI (PPTKI), PT Sinergi Bina Karya. Pencabutan izin dilakukan setelah perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Tumapel Nomor 45, Singosari, Kabupaten Malang ini tertangkap tangan mengirimkan TKI secara ilegal ke Malaysia. Selain PT Sinergi Bina Karya, Kementerian Tenaga Kerja juga mencabut 11 perusahaan penempatan TKI.
"Surat pencabutan izin sudah ditandatangani Menteri Tenaga Kerja," kata Kepala Seksi Advokasi dan Kepulangan TKI Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Oscar Abdulrachman, Rabu 20 Februari 2013.
Ia menuturkan penyelundupan TKI ke Malaysia dilakukan menggunakan jalur laut. Mereka diselundupkan tanpa memiliki dokumen resmi. Mereka menggunakan visa kunjungan, diberangkatkan melalui Nusa Tenggara Timur. "Sejumlah saksi sedang menjalani pemeriksaan," katanya.
Kantor Imigrasi Malaysia membebaskan sebanyak 95 orang TKI yang disekap oleh agensi tenaga kerja AP Sentosa di Bandar Baru Klang Selangor. Sebanyak 35 orang di antaranya tidak layak bekerja sejak Desember 2012. "Penyidikan hukum diserahkan ke polisi Dinaraja Malaysia," katanya.
Selama dua tahun terakhir, Kementerian mencabut sebanyak 43 IPPTKI. Sedangkan 2010 sebanyak 17 PPTKI. Pencabutan IPPTKIS sesuai dengan Undang-Undang tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Untuk itu, ia meminta Dinas Tenaga Kerja setempat untuk menindak tegas perusahaan yang nakal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Djaka Rintamtama mengatakan belum menerima surat pencabutan izin dari Kementerian. Jika ada pencabutan, Dinas Tenaga Kerja akan mengawasi dan mencegah keberangkatan TKI melalui perusahaan yang tak berizin. "Perusahaan itu tak ada dilayani untuk rekomendasi paspor," katanya.
