Panwaslu Boyolali Temukan Penyumbang Fiktif

Reporter

Editor

Senin, 9 Agustus 2004 15:48 WIB

TEMPO Interaktif, Boyolali:Sejumlah nama yang tercantum dalam daftar penyumbang dana Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) Pusat di Boyolali diyakini tidak memberikan sumbangan dana yang besarnya mencapai ratusan juta rupiah. Dari verifikasi sementara yang dilakukan Panwaslu Provinsi Jawa Tengah dan Panwaslu Kabupaten Boyolali, seseorang yang namanya tercantum dalam daftar penyumbang mengaku tidak tahu-menahu soal sumbangan tersebut. Sementara seorang lagi diketahui hanya seorang penganggur."Dari 24 nama penyumbang yang ada dalam daftar, kami mengambil sampel secara acak 10 nama. Hari ini sudah tiga orang yang kami datangi. Satu di antaranya bernama Maryono, ternyata sehari-hari menjabat sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Musuk dan ketika kamu temui dia mengatakan tidak merasa memberikan sumbangan. Di dalam daftar dia dicantumkan menyumbang dana sebesar Rp 100 juta," ujar Koordinator Pengawasan Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, Ahsanul Minan di Boyolali, Senin (9/8).Selain itu, seseorang yang bernama Najib Rustamaji diketahui adalah seorang pengangguran. Minan mengaku tidak bertemu secara langsung, namun dari keterangan yang dihimpun dari para tetangga, Najib yang tinggal di Jalan Garuda No 22 Banaran, Boyolali Kota, kecil kemungkinan seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dapat menyumbang ke TKMH sebesar Rp 50 juta. "Sayangnya memang tidak bisa konfirmasi langsung yang bersangkutan," tukas Minan.Menurut Minan, karena berbagai keterbatasan Panwaslu Provinsi hanya akan melakukan verifikasi terhadap 10 nama penyumbang. Pihaknya memilih nama-nama yang dianggap mencurigai. Selebihnya terhadap nama yang bertempat tinggal di pelosok, Panwaslu Provinsi meminta Panwaslu kecamatan untuk membantu melakukan klarifikasi. "Memang dari beberapa nama itu ada yang merupakan adik dan isteri Ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali. Kami tidak akan datangi mereka," tukasnya. Imron Rosyid - Tempo News Room

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

12 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya