TEMPO Interaktif, Karanganyar:Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Jateng, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada APDB 2003 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,5 miliar lebih. Dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dari hasil laporan audit atas perhitungan APBD 2003 yang dilakukan BPK Wilayah III Yogyakarta menunjukkan, belanja penunjang DPRD sebanyak Rp 3,5 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itulah perwakilan sejumlah LSM dan elemen masyarakat antikorupsi, Kamis (5/8), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk mendesak Kepala Kejari menindaklanjuti laporan BPK tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan korupsi itu. Mereka di antaranya dari MAK (Masyarakat Anti Korupsi) Surakarta, LBH ATMA, Permaska (persatuan masyarakat Karanganyar) dan lainnya. Sekitar 20 orang perwakilan dari LSM dan elemen masyarakat antikorupsi diterima langsung oleh Kajari Karanganyar, Soekardjo Qoulany SH, beserta stafnya. Pertemuan kedua belah pihak berlangsung alot dan panas. Pasalnya, Kajari Karanganyar belum bisa menindaklanjuti pengusutan dugaan korupsi tersebut dengan alasan belum ada cukup bukti awal. Kajari juga mempersilakan para wakil LSM dan elemen masyarakat tersebut mengajukan laporan ke kepolisian. Anas Syahirul - Tempo News Room