TEMPO Interaktif, Jakarta:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Indonesia Corruption Watch melaporkan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/8). Bersama dua LSM lainnya, IWGSS dan Yayasan Swami, mereka membeberkan dugaan korupsi pada kasus pelelangan kayu jati temuan oleh pemerintah daerah kabupaten Muna. Dalam laporannya mereka menyebutkan seharusnya negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muna menerima pendapatan sebesar Rp 15.990.431.958 untuk tahun 2002 dan 2003. Namun, dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Muna, Ridwan Bae, pendapatan tahun 2003 dari hasil pelelangan kayu jati temuan hanya sebesar Rp 8.824.551.076. ?Negara telah dirugikan sebesar 7 miliar lebih,? kata M. Alimuddin, dari Yayasan Swadaya Masyarakat Indonesia (Swami).Menurut Alimuddin, Bupati Muna tidak melaporkan hasil lelang kayu jati temuan tahun 2002 dalam LPJ-nya untuk tahun yang sama. Dengan demikian, LPJ bupati Muna tahun 2003 senilai Rp 8.824.551.076 merupakan akumulasi dari lelang tahun 2002 dan 2003. Selisih realisasi pendapatan tersebutlah yang diduga telah dikorupsi Rp 7.165.880.882.Pendapatan Pemkab Muna sebesar Rp 15 miliar tersebut didapat dari hasil lelang, biaya pengganti, dan uang letak. Dan itu sudah merupakan hasil pembagian pendapatan antara Pemkab Muna (64 persen), pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (16 persen), dan pemerintah pusat (20 persen), yang sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sementara total volume kayu jati yang dilelang untuk tahun 2002 adalah 4.668,15 m3, dan tahun 2003 sebanyak 7.816,36 m3. Menurut La Ode Ota, direktur WalhI Sulawesi Tenggara, seharusnya hasil lelang tersebut dimasukan dalam kas pendapatan negara. Tetapi, pada kenyataannya pendapatan lelang tersebut dimasukan dalam rekening pribadi ketua panitia dan bendahara lelang. ?Ini merupakan hasil temuan kejaksaan (negeri Raha),? kata Ota. Tito Sianipar ? Tempo News Room