TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim hukum dan advokasi Wiranto-Wahid meragukan penggunaan data manual penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tingkat PPK (Panitia Pengawas Kecamatan) dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Hal itu disampaikan salah seorang anggota tim hukum Wiranto Zulhendri Hasan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Laica Marzuki, Kamis (5/8) di Jakarta. "Kami minta yang mulia agar pemohon menunjukan apakah data manual yang ada ditingkat PPK atau kabupaten yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat nasional," kata Zulhendri dalam sidang. Namun panel hakim mengatakan pemohon sebagai pihak yang dalilkan, dialah yang harus membuktikan. Permintaan ini berulang kali pemohon lakukan sehingga membuat panel hakim terlihat kesal. Sidang hanya membahas pemakaian data dari tabulasi nasional pemilu oleh pemohon untuk membandingkan data manual yang diperolehnya dari PPK. Pemohon dalam hal ini beralasan data dari internetlah yang mereka dapatkan untuk membandingkan data yang mereka punya. Data yang diperiksa adalah data dari daerah pemilihan Yogyakarta. Merekapun mendapatkan selisih suara dengan membandingkan kedua data tersebut. Namun ketika di cek dengan data manual yang disahkan oleh KPU, data dari pemohon cocok dengan data KPU. Maria Ulfah ? Tempo News Room
Pelanggaran PemiluPemilihan UmumPemilu Presiden 2014Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIPBawasluPartai GolkarMKKomisi Pemilihan Umum | KPU
Berita terkait
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah
12 jam lalu
Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024
15 jam lalu
Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
19 jam lalu
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
1 hari lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaKala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah
1 hari lalu
Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah
1 hari lalu
Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
1 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaMinta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU
1 hari lalu
KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?
Baca Selengkapnya
