TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial berharap Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat bijak dalam mempertimbangkan lolos tidaknya Daming Sanusi menjadi hakim agung. Menurut juru bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, celetukan Daming mengundang kontroversi dan gelombang protes dari masyarakat.
"Kami yakin, teman-teman di DPR mempertimbangkan tanggapan publik selama dua hari ini," kata Asep ketika dihubungi Tempo, Rabu, 16 Januari 2013. Ia menjelaskan Komisi Yudisial tidak berhak mempengaruhi pandangan anggota DPR mengenai Daming.
Soal pemeriksaan kode etik, Asep menyatakan dua hal yang berbeda dengan seleksi hakim agung. Pemeriksaan terhadap Daming sudah dirasa cukup dan akan dikombinasikan dengan kejadian riil sewaktu seleksi. Namun, ia tidak bisa memastikan sanksi dan hasilnya bisa keluar dalam minggu ini.
Alasannya, untuk rapat pleno guna memutuskan hasil pemeriksaan Daming membutuhkan tujuh orang komisioner. Di lain pihak, sepanjang pekan ini sedang para komisioner tengah sibuk menggelar rapat kerja. Sedangkan pekan depan mereka masih mengurusi program penelitian dan pengembangan.
Menurut Asep, hasil pemeriksaan Daming selesai bulan ini meski hasil seleksi hakim diputuskan DPR hari ini. Asep enggan berspekulasi jika keputusan DPR berbeda dengan hasil pleno Komisi Yudisial, misalnya, yang menyatakan Daming bersalah. "Kami tidak mau berandai-andai. Semua itu terserah DPR," kata Asep. Ia yakin anggota DPR bijak menyikapi ini.
Pernyataan kontroversial Daming dilontarkan saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi Hukum DPR mengenai hukuman mati bagi pemerkosa. Daming menjawab bahwa harus dipikirkan kembali tentang kemungkinan untuk menghukum mati pelaku pemerkosaan. Menurut dia, bisa saja pemerkosa dan korban perkosaan sama-sama menikmati.
Daming adalah salah satu calon hakim agung dari jalur karier. Dia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sinjai, PN Pangkajene, PN Maros, PN Barru, PN Jakarta Pusat, dan PN Bekasi. Selanjutnya, Daming diangkat menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta, PT Surabaya, PT Medan, dan juga Ketua PT Banjarmasin.
SUNDARI
Berita terkait
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya
6 Januari 2024
Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTriyono Martanto Cerita soal 4 Kali Ikut Seleksi Hakim Agung hingga Jawab Dugaan Plagiarisme
28 Maret 2023
Triyono Martanto saat mengikuti sesi uji kepatutuan dan kelayakan di DPR bercerita 4 kali ikut seleksi hakim agung hingga menjawab dugaan plagiarisme
Baca SelengkapnyaDimyati dan Gazalba Tersangka, Komisi Yudisial Perketat Rekrutmen Seleksi Calon Hakim Agung
28 Desember 2022
Komisi Yudisial akan memperketat seleksi calon hakim agung setelah mencuatnya kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaDPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor
30 Juni 2022
Arsul Sani menyebut selain rekam jejak calon hakim agung, DPR juga mempertimbangan soal pandangan kebangsaan dan kecenderungan radikalisme
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin
22 April 2022
Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat
Baca SelengkapnyaHarun Al Rasyid akan Minta Pendapat Kapolri Bila Terpilih Menjadi Hakim Agung
30 Desember 2021
"Saya akan mengikuti semua arahan dan petunjuk Bapak Kapolri," kata Harun Al Rasyid soal seleksi Hakim Agung.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Harun Al Rasyid Bikin Persiapan Khusus Seleksi Hakim Agung
30 Desember 2021
Harun Al Rasyid mengatakan harus melakukan persiapan khusus untuk menghadapi seleksi lanjutan calon Hakim Agung di Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaEks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Awal Calon Hakim Agung
30 Desember 2021
Harun Al Rasyid lolos seleksi administrasi calon hakim agung di Mahkamah Agung. Dia lolos bersama 52 calon hakim agung lainnya untuk kamar pidana.
Baca SelengkapnyaKoalisi Sipil Sorot Rekam Jejak 3 Calon Hakim Agung Pilihan DPR
22 September 2021
Koalisi Pemantau Peradilan menyoroti tiga calon hakim agung yang dipilih oleh DPR.
Baca SelengkapnyaKomisi Hukum DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Siapa Saja Mereka?
21 September 2021
Komisi Hukum atau Komisi III DPR telah menyetujui tujuh nama calon hakim agung. Simak nama-namanya.
Baca Selengkapnya