TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Muhammad Ihsan, meminta calon hakim agung, Daming Sunusi, untuk memeriksakan kejiwaannya terkait dengan pernyataan yang melecehkan korban pemerkosaan. "Kami khawatir semakin banyak kecenderungan para hakim melecehkan korban di persidangan," ujar Ihsan di gedung DPR, Selasa, 15 Januari 2013.
Ihsan mengatakan, sebelumnya, KPAI pernah mendapatkan laporan dari para korban yang dilecehkan oleh hakim di persidangan. "Hakim disebut yang mulia, perilaku dia harusnya memuliakan korban," kata Ihsan. (Lihat: Daming Sanusi Tak Dipilih PKS )
Menurut dia, konteks pernyataan Daming yang dilontarkan sebagai lelucon sangatlah tidak tepat. "Bahan candaannya sangat tidak berkualitas. Dalam fit and proper test, kami meminta dan mengharapkan kearifan serta sensitivitas," ucapnya. (Bilang Diperkosa Nikmat, Ini Awal Lontaran Daming).
Karena tindakannya itulah KPAI meminta DPR untuk tidak meloloskan Daming dalam seleksi. "Kami minta Ketua Mahkamah Agung untuk mencopot Daming dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin," ujar Ihsan.
Ia juga mendesak Daming untuk meminta maaf kepada masyarakat atas pernyataannya. "Daming diminta mundur dari jabatannya karena tidak memiliki perspektif terhadap korban," katanya.
Ihsan juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan pada aparat hukum jika mengetahui atau mengalami pelecehan oleh penegak hukum. "Ini untuk keadilan dan solidaritas," ujarnya.
Daming menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi Hukum DPR kemarin, Senin, 14 Januari 2013. Dalam tanya-jawab mengenai hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan, ia melontarkan pernyataan yang melecehkan korban. (Lecehkan Korban Pemerkosaan, KY Minta Daming Dicoret)
Daming mengatakan, pelaku pemerkosaan tidak perlu dihukum mati karena pelaku dan korban sama-sama menikmati. Ketika pernyataan itu dilontarkan, sejumlah anggota Dewan tertawa.
SATWIKA MOVEMENTI
Berita terkait
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya
6 Januari 2024
Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTriyono Martanto Cerita soal 4 Kali Ikut Seleksi Hakim Agung hingga Jawab Dugaan Plagiarisme
28 Maret 2023
Triyono Martanto saat mengikuti sesi uji kepatutuan dan kelayakan di DPR bercerita 4 kali ikut seleksi hakim agung hingga menjawab dugaan plagiarisme
Baca SelengkapnyaDimyati dan Gazalba Tersangka, Komisi Yudisial Perketat Rekrutmen Seleksi Calon Hakim Agung
28 Desember 2022
Komisi Yudisial akan memperketat seleksi calon hakim agung setelah mencuatnya kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaDPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor
30 Juni 2022
Arsul Sani menyebut selain rekam jejak calon hakim agung, DPR juga mempertimbangan soal pandangan kebangsaan dan kecenderungan radikalisme
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin
22 April 2022
Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat
Baca SelengkapnyaHarun Al Rasyid akan Minta Pendapat Kapolri Bila Terpilih Menjadi Hakim Agung
30 Desember 2021
"Saya akan mengikuti semua arahan dan petunjuk Bapak Kapolri," kata Harun Al Rasyid soal seleksi Hakim Agung.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Harun Al Rasyid Bikin Persiapan Khusus Seleksi Hakim Agung
30 Desember 2021
Harun Al Rasyid mengatakan harus melakukan persiapan khusus untuk menghadapi seleksi lanjutan calon Hakim Agung di Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaEks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Awal Calon Hakim Agung
30 Desember 2021
Harun Al Rasyid lolos seleksi administrasi calon hakim agung di Mahkamah Agung. Dia lolos bersama 52 calon hakim agung lainnya untuk kamar pidana.
Baca SelengkapnyaKoalisi Sipil Sorot Rekam Jejak 3 Calon Hakim Agung Pilihan DPR
22 September 2021
Koalisi Pemantau Peradilan menyoroti tiga calon hakim agung yang dipilih oleh DPR.
Baca SelengkapnyaKomisi Hukum DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Siapa Saja Mereka?
21 September 2021
Komisi Hukum atau Komisi III DPR telah menyetujui tujuh nama calon hakim agung. Simak nama-namanya.
Baca Selengkapnya