LBH Pers Berdiri di Yogyakarta

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 4 Januari 2013 19:35 WIB

TEMPO/Supriyantho Khafid

TEMPO.CO, Yogyakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Yogyakarta resmi berdiri setelah dideklarasikan di pusara Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin di Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat, 4 Januari 2013. Udin adalah wartawan harian Bernas yang tewas dianiaya orang tak dikenal pada 1996.

“Lembaga ini berdiri untuk membela hak-hak semua jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik,” ujar Direktur LBH Pers Yogyakarta, Alloysius Budi Kurniawan.

Dia mengatakan peningkatan kasus kekerasan fisik dan non fisik dari tahun ke tahun terhadap jurnalis di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan utama pembentukan LBH ini di Yogyakarta, menyusul kota lain di Indonesia.

Selama 2012 intensitas kekerasan pada jurnalis mencapai jumlah 57 kasus yang didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 18 kasus. Tapi hanya tujuh kasus kekerasan pada jurnalis yang ditangani oleh polisi dan polisi militer. “Artinya lembaga advokasi untuk jurnalis di banyak daerah makin dibutuhkan,” ujar dia.

Budi menegaskan, LBH Pers Yogyakarta siap mengadvokasi kasus pelanggaran hak pekerja media di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dia menyatakan lembaganya akan memberi bantuan advokasi bagi semua jurnalis di DIY dan Jateng dari berbagai latar belakang organisasi profesi dan jenis media.

Pembentukan LBH Pers ini merupakan kerjasama Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Yogyakarta.

Ketua AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana, mengatakan, peresmian LBH Pers Yogyakarta dilakukan di makam wartawan Udin, untuk menyatakan pada publik bahwa macetnya penanganan kasus pembunuhan Udin selama 16 tahun adalah bukti penegakan hak jurnalis masih lemah. “Karena itu pembentukan LBH Pers penting,” ujarnya.

Sementara Nur Ismanto, Ketua Ikadin Yogyakarta sekaligus anggota Dewan Pengawas LBH Pers Yogyakarta, mengatakan penuntasan kasus Udin merupakan salah satu tantangan terberat LBH Pers Yogyakarta.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

AJI

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

1 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

1 hari lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

29 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

35 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

35 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

22 Februari 2024

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.

Baca Selengkapnya

AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

14 Februari 2024

AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

Ujaran kebencian berpotensi memicu perselisihan sosial. Ujaran kebencian juga dapat berujung pada stigma, persekusi, dan kekerasan.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

13 Februari 2024

Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

Ketua BEM UGM tanggapi pelaporan ke polisi terhadap sutradara dan 3 pakar hukum pemeran di film Dirty Vote. Ia khawatir terhadap kebebasan berpendapat

Baca Selengkapnya

Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024

13 Februari 2024

Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024

Ujaran kebencian terbanyak ditujukan terhadap kelompok Yahudi, disusul kelompok penyandang disabilitas.

Baca Selengkapnya

AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

11 Februari 2024

AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi mahasiswa menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Kediri, Minggu, 11 Februari 2024.

Baca Selengkapnya