TEMPO.CO, Semarang - Sidang tindak pidana khusus terhadap terdakwa kasus suap Kartini Juliana Magdalena Marpaung dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
“Ada larangan untuk melakukan persidangan bila hakim dan terdakwa punya hubungan pribadi keluarga dan hubungan pekerjaan,” ujar aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KN) Jawa Tengah, Eko Hariyanto, Jumat, 4 Januari 2013.
Persidangan terhadap Kartini Marpaung akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Selasa, 8 Januari 2013 oleh majelis hakim yang dipimpin Ifa Sudewi, dengan dua anggota majelis hakim, yakni hakim Suyadi dan hakim Kalimatul Jumro.
Menurut Eko, persidangan ini jelas menyalahi kode etik. Larangan itu berdasarkan putusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2009. “Putusan bersama itu secara jelas mengatur tentang peran hakim sidang hubungannya dengan terdakwa,” kata Eko.
Kartini Marpaung dan Ifa Sudewi sebelumnya merupakan rekan kerja saat menjadi hakim Tipikor Semarang. “Ifa Sudewi dengan Kartini Marpaung pernah menangani satu perkara bersama. Mereka satu majelis dalam sebuah persidangan tipikor dulu,” kata Eko.
Juru bicara Pengadilan Negeri Semarang, Togar Nainggolan, membantah penilaian Eko. Menurut dia, larangan hakim untuk memeriksa terdakwa bila ada hubungan kekeluargaan. “Bukan ada hubungan dinas. Itu diatur dalam KUHP (kitab hukum pidana),” ujar Togar kepada Tempo kemarin.
Dia menjelaskan, hubungan Kartini Marpaung dan Ifa Sudewi sebatas rekan kerja. Menurut dia, selama ini tak ada hubungan khusus antar-sesama hakim di luar pekerjaan di kantor. “Kami semua sibuk. Pulang pukul lima sore tak ada kesempatan untuk pertemuan, apalagi sekadar cari hiburan. Kami dilarang dugem,” katanya.
Sebelumnya, hakim Ifa Sudewi mengatakan, sebagai manusia biasa akan ada konflik batin dalam menangani persidangan koleganya, Kartini Marpaung. Namun, katanya, dia akan berusaha menutup mata terhadap sosok Kartini Marpaung. “Yang penting saya akan profesional meskipun menyidang teman sendiri,” ujarnya Selasa lalu.
Kartini tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap sebesar Rp 150 juta untuk membebaskan Ketua DPRD non-aktif Grobogan, M. Yaeni, tersangka korupsi anggaran perawatan kendaraan dinas anggota DPRD Grobogan Jawa Tengah senilai Rp 1,9 miliar. M Yaeni sudah dijatuhi vonis 2 tahun 5 bulan hukuman penjara.
EDI FAISOL
