Orang Indonesia Antikorupsi, ICW: Jangan Terlena

Kamis, 3 Januari 2013 11:41 WIB

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, meminta masyarakat tak terlena disebut antikorupsi. “Justru harus terus aktif berpartisipasi melawan korupsi di lingkungan sekitar,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2013.

Pernyataan tersebut menanggapi hasil survei yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin. Survei terkait indeks perilaku antikorupsi itu menyebutkan, indeks perilaku antikorupsi 3,55 dari skala 5. "Artinya, masyarakat Indonesia antikorupsi," kata Kepala BPS, Suryamin.

Survei yang menjalankan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini digelar sepanjang Oktober 2012, dengan sampel 10 ribu rumah tangga di 170 kabupaten atau kota yang tersebar di 33 provinsi.

Dalam penghitungan indeks, nilai indeks 0-1,25 menunjukkan masyarakat sangat permisif terhadap korupsi. Sedangkan, jika indeks berada di angka 1,26-2,5 permisif; 2,51-3,75 antikorupsi; dan 3,76-5 sangat antikorupsi.

BPS menyatakan, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula indeks perilaku antikorupsi. Hal ini terlihat dari indeks responden berpendidikan SLTP ke bawah tercatat sebesar 3,47; SLTA sebesar 3,78; dan di atas SLTA sebesar 3,93.

Lebih jauh, Ade mengungkapkan, budaya korupsi, terutama di Indonesia, terletak pada pemilik kekuasaan. Ia tidak heran jika masyarakat berdasarkan hasil survei BPS membenci korupsi. Sebab, masyarakatlah yang menjadi korban dari tindakan korupsi penguasa.

“Akhir-akhir ini, sikap masyarakat yang melawan korupsi semakin menarik. Misalnya dalam kasus cicak vs buaya. Bagaimana kemudian masyarakat melawan tindakan pelemahan terhadap sebuah institusi yang dianggap serius memberantas korupsi,” tuturnya.

Ia menyebutkan, langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perlawanan terhadap korupsi salah satunya dengan menolak dan melaporkan tindakan atau upaya korupsi. Misalnya menolak untuk memberikan atau menerima suap dalam pelayanan publik maupun dalam pengadaan barang dan jasa.

FIONA PUTRI HASYIM

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

7 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

9 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

18 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya