TEMPO.CO , Yogyakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta memanggil Pemerintah DIY pada Jumat, 28 Desember 2012 untuk mempertanyakan kejelasan perkembangan pembebasan lahan eks Bioskop Indra Yogyakarta yang masih tak jelas hingga akhir tahun ini.
Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY itu, DPRD mendesak pada pertengahan 2013 selambat-lambatnya kawasan bioskop tua di ujung selatan Jalan Malioboro itu sudah bisa berfungsi seperti yang semula direncanakan, yakni menjadi satu kantung parkir baru Malioboro.
"Kami bukan minta pemerintah mengusir warga jika ada yang masih menolak. Tapi kalau sudah beres, jangan ditunda tapi segera difungsikan pada 2013. Dengan catatan, tanah sudah jadi milik pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi A, Haris Sutarta.
Bioskop yang masuk kawasan Kelurahan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta itu diklaim pemerintah sudah nyaris beres dengan menyelesaikan ganti rugi tujuh kepala keluarga yang mengaku sebagai pewaris. Tanah seluas 7.005 meter persegi tersebut dikatakan sudah hampir seluruhnya diberi ganti rugi.
Namun Dewan juga menyoroti, dari kucuran anggaran sebesar Rp 18 miliar, belum semuanya terpakai dan malah dikembalikan pemerintah Rp 9 miliar tahun ini. Saat dicermati laporan yang disampaikan ternyata baru 6 kepala keluarga yang mendapat ganti rugi.
"Yang satu keluarga katanya masih dalam proses dan segera diselesaikan. Ini sama saja belum tuntas makanya kami minta kejelasan. Meski cuma sisa satu orang berarti tetap belum bisa tanah itu dikatakan sepenuhnya milik pemerintah," kata Haris.
DPRD berharap tanah eks Bioskop Indra itu segera dapat berfungsi karena lahan ini menjadi harapan baru penyelesaian macet di Jalan Malioboro akibat terbatasnya kantung parkir.
"Tapi kami juga tidak mau asal gusur, meski kami meminta sudah ada tanda-tanda pada 2013 lahan itu sudah berfungsi karena ini menggunakan anggaran daerah," kata Haris.
