TEMPO.CO, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi, membantah jumlah penghasilannya sebesar Rp 5,1 miliar per tahun sebagaimana dilangsir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.
Menurut Zainul Majdi, data yang dikemukakan FITRA tidak valid, asumtif, dan tendensius. Sebab penghasilannya tidak lebih dari seperempat jumlah yang diungkap FITRA. Itu sebabnya Zainul Majdi menyesalkan data FITRA yang ditulis di Koran Tempo edisi Sabtu, 22 Desember 2012. “Jumlah penghasilan saya kanbisa dilihat di APBD, Dinas Pendapatan Daerah atau Biro Keuangan,” kata Zainul Majdi kepada Tempo, Minggu, 23 Desember 2012.
Menurut Zainul Majdi, penghasilan seluruh kepala daerahrmasuk gubernur, terlihat secara jelas dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penghasilan kepala daerah sudah didasarkan peraturan yang berlaku.
Gaji serta emua tunjangan kepala daerah bisa dilihat pada data Biro Keuangan. Upah pungut pajak dan retribusi daerah terurao secara terperinci di Dinas Pendapatan Daerah.
”Total penghasilan gubernur kisarannya sekitar Rp 125 juta sebulan. Itu sudah termasuk berbagai tunjangan operasional. Jadi, bukan Rp 423 juta per bulan sepertti yang dikarang-karang FITRA NTB,” ujar Zainul Majdi.
Sebelumnya FITRA NTB meminta pemerintah meninjau kembali peraturan tentang penghasilan dan pemberian fasilitas untuk para kepala daerah dan wakilnya. Sebab jumlahnya dinilai tidak wajar dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih terbelit kesusahan hidup. Total penghasilan kepala daerah dan wakilnya tidak sepadan dengan pelayanan terhadap publik.
Berdasarkan data yang diolah FITRA NTB, penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh NTB tahun 2012 ini berada pada rentang Rp 1,1 miliar - Rp 5,1 miliar. Gubernur merupakan kepala daerah dengan penghasilan tertinggi.
Kordinator Divisi Investigasi dan Advokasi FITRA NTB, Ramli, mengatakan penggunaan APBD untuk penghasilan kepala dan wakilnya, mulai dari gubernur hingga bupati, sangat tidak sebanding dengan yang dinikmati rakyat.
Berdasarkan anggaran 2012, rasio belanja daerah per kapita Rp 525.798. Dengan demikian setiap penduduk NTB hanya mendapat jatah dari APBD Rp 525.798 per kapita setahun atau Rp 43.817 per kapita sebulan. Ini fakta yang sangat memprihatinkan,” ucap Ramli kepada Tempo Jumat sore, 21 Desember 2012 lalu.
SUPRIYANTHO KHAFID
