TEMPO Interaktif, Bandung: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat akhirnya menangguhkan hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) di Pesantren Mahad Al Zaytun, Indramayu. "Karena investigasi KPU menemukan adanya kesalahan prosedur pendaftaran pemilih di Zaytun," kata anggota KPU Jawa Barat, Ferry Kurnia kepada TNR di Bandung, Sabtu (10/7).Menurut siarap pers KPUD Jabar yang ditanda-tangani ketuanya, Setia Permana mengatakan, pemilih tambahan yang dimasukan ke dalam daftar pemilih tetap tidak dilengkapi surat keterangan pindah dari PPS asal, sebagaimana diatur dalam UU 23/2004. Karena kesalahan itulah KPU Jabar menangguhkan hasil penghitungan.Seperti diberitakan sebelumnya, pesantren yang heboh dengan kasus Negara Islam Indonesia (NII) komandemen Wilayah (KW) IX, ini mempunyai pemilih dadakan yang membengkak. Semula, Al Zaytun hanya memiliki 13.253 pemilih pada Pemilu legislatif, lalu pada Pilres 5 juli lalu membengkak menjadi 24.818 pemilih dan hampir 99 persen pemilih mencoblos Wiranto-Wahid. Pembengkakan jumlah pemilih ini mengundang kecurigaan, karena pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat kecamatan setempat dilarang masuk mengawasi jalannya pencoblosan di dalam pensantren. Kecurigaan bertambah besar, karena isi pesantren kebanyakan usia non pemilih, seperti santri tingkat SLTP dan SMU. Apalagi, ternyata terjadi eksodus pemilih yang menggunakan bus milik TNI.Bagaimana nasib suara pemilih di Al Zaytun, menurut Ferry, ditentukan KPU Pusat. "KPUD Jawa Barat hanya bisa merekomendasikan jumlah pemilih pada Pilpres putaran ke dua di Al Zaytun, yaitu 11.565 orang, sesuai dengan data jumlah pemilih tetap pada pemilu legislatif," kata Ferry.Sementra itu, Panwaslu Jawa Barat terus melakukan investigasi, diantaranya memanggil pihak terkait di Al Zaytun. Sayang sekali, pihak Al Zaytun sampai Santu petang ini, belum mengindahkan panggilan Panwaslu. Karena data yang diperoleh belum lengkap, Panwaslu memutuskan untuk belum mengeluarkan sikap.Bobby Gunawan - Tempo News Room