Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar mengakui Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merupakan sosok yang cocok untuk mendampingi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Jika disandingkan, kedua figur tersebut memiliki karakter saling melengkapi. "Keduanya saling mengisi dan melengkapi," kata politikus Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 29 November 2012.
Dia menyatakan sejauh ini di internal Golkar belum ada pembahasan mengenai calon wakil presiden pendamping Aburizal. Agus menjelaskan, ada sejumlah alasan sehingga Mahfud dinilai cocok berpasangan dengan Aburizal. Misalnya, daerah asal Mahfud adalah Jawa Timur, yang sesuai dengan figur yang dibutuhkan Aburizal yang berasal dari Jawa.
Keduanya memiliki latar belakang berbeda, yaitu pengusaha dan akademikus. Jika keduanya dikombinasikan akan bisa membangun bangsa Indonesia dari sisi penegakan hukum dan ekonomi. Golkar tidak terlalu risau dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Menurut dia, responden survei itu hanya mengukur kualitas para calon presiden.
Agus menegaskan, seseorang yang dianggap berkualitas tidak otomatis langsung terpilih. "Kualitas belum tentu sepadan dengan elektabilitas," ujarnya. Rendahnya nilai Aburizal dalam survei LSI harus dinilai dari sisi positif. Ini seharusnya menjadi masukan bagi Golkar untuk memperbaiki kekurangan Aburizal sebelum pemilihan umum berlangsung. "Masih ada waktu kok," kata dia.
Pendapat senada juga disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar, Aziz Syamsudin. Menurut Aziz, Partai Golkar masih perlu mendalami hasil survei LSI. Misalnya terkait dengan sampling dari mana saja dan data statistiknya seperti apa. Dia menegaskan, Golkar masih akan mencermati juga hasil survei dari partai lain. "Ini masih perlu analisis yang mendalam," ujarnya.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
1 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
