Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan, mendatangi gedung KPK di Jakarta, (8/10). Tempo/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Albert Hasibuan, mendukung langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan adanya kementerian yang menggelembungkan anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tindakan Pak Dipo Alam saya anggap tepat," kata Albert di kantornya, Kamis, 22 November 2012. Menurut dia, Dipo telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan melaporkan dugaan adanya tindak penyelewengan atau pelanggaran hukum di kementerian.
Albert pun berharap langkah Dipo tersebut dapat ditiru oleh pejabat pemerintahan lainnya yang melihat adanya penyelewengan di instansi masing-masing. "Hal itu akan sangat membantu dalam membersihkan birokrasi dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan birokrasi," ujar dia.
Rabu, 14 November 2012, Dipo sudah melaporkan tiga kementerian ke KPK. Ia mengatakan, laporan kementerian yang menggelembungkan anggaran tidak selesai hanya pada tiga kementerian. Dari penelusuran Tempo, tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.
Dipo juga berjanji bakal melaporkan dua kementerian lagi ke KPK seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melawat ke Kamboja dan Pakistan. Kunjungan kerja kepresidenan ini berlangsung sejak Sabtu, 17 November 2012, hingga Jumat, 23 November 2012.
