TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq memprotes langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang meminta Kementerian Keuangan membintangi anggaran dana optimalisasi Kementerian Pertahanan. Soalnya, menurut Mahfudz, anggaran itu sudah dibahas dan disepakati antara pemerintah dan DPR.
Bahkan, Mahfudz melanjutkan, disetujuinya pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan itu sudah dilaporkan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Surat itu pun sudah diteruskan ke Kementerian Keuangan. “Jadi surat itu tidak lazim dan tidak wajar,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan, kemarin.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, Kementerian Keuangan memang bisa memberi tanda bintang pada anggaran negara, selain DPR. Tapi, kata Mahfudz, menjadi janggal jika pemberian tanda bintang yang berujung pada pemblokiran itu berdasarkan surat Sekretaris Kabinet. “Tidak ada di tugas, pokok, dan fungsi,” katanya.
Dari dokumen yang diperoleh Tempo, pemblokiran berawal dari surat Dipo tertanggal 24 Juli 2012 kepada Menteri Pertahanan serta surat Dipo kepada Menteri Keuangan tertanggal 6 Agustus 2012. Dalam dua surat berklasifikasi rahasia itu, Dipo meminta klarifikasi atas disetujuinya anggaran dana optimalisasi miliaran rupiah Kementerian Pertahanan.
Mahfudz mengaku tidak mengetahui ada-tidaknya klarifikasi di antara dua kementerian itu. Soalnya, dia menegaskan, rapat bersama DPR dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan pada 5 September lalu telah menegaskan bahwa pemblokiran itu cacat hukum.
Priyo mengatakan, surat dikirim ke Menteri Keuangan atas dasar hasil rapat di Komisi Pertahanan. Politikus Partai Golkar itu menyatakan kesepakatan teknis mengenai besaran anggaran diputuskan di Komisi Pertahanan. Ihwal cepatnya waktu persetujuan yang hanya berselang satu hari, kata Priyo, “Seharusnya senang karena anggaran disetujui dengan cepat.”
Dipo enggan menanggapi adanya surat dari lembaganya ke Kementerian Keuangan. Alasannya, dia sedang berada di Phnom Penh, Kamboja.
Adapun Kementerian Pertahanan mengatakan telah mengklarifikasi adanya isu permainan anggaran. “Saya sudah minta klarifikasi Pak Dipo soal apa yang kemarin dilaporkan ke KPK,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Heriyanto di kantornya kemarin. Eris menghubungi Dipo pada Jumat lalu. Namun, menurut Eris, saat dihubungi, Dipo kembali menegaskan tidak menyebutkan nama-nama kementerian.
Aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, menilai janggal bahwa anggaran pemerintah disetujui hanya sehari oleh DPR. "Disetujui dengan cepat begitu justru memperlihatkan adanya mafia anggaran dan mafia proyek," katanya kemarin.
WAYAN AGUS P | ARYANI K | SUBKHAN | IRA GUSLINA | M RIZKI | SUKMA
Terpopuler:
BNN Tangkap Pengendali Bisnis Narkotika dari Aceh
Hari Ini, KPK Ungkap Perkembangan Century ke DPR
Empat Tahun Mencari Tersangka Kasus Century
Survei:Prabowo dan Hatta Berpeluang Calon Presiden
Abraham Samad Mendongeng di Istora Senayan
