TEMPO Interaktif, Makassar:Sekitar 500 pengunjuk rasa dari Kabupaten Mamasa nyaris bentrok dengan aparat keamanan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (23/6). Para pengunjuk rasa menuntut pencabutan status quo yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), terhadap tiga kecamatan yaitu Aralle, Tabulahan, dan Mambie. Status quo diberlakukan pemerintah menyusul konflik berdarah di kawasan itu pasca konflik antar warga. Konflik menewaskan tiga orang pada tahun lalu. Konflik itu melibatkan antara warga yang pro dan kontra Kabupaten Mamasa. Pro dan kontra itu sendiri muncul menyusul keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Sebelum dimekarkan, Mamasa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Polmas.Para pengunjuk rasa yang datang meminta pencabutan status quo itu mengaku berasal dari 13 kecamatan. Sebanyak 9 camat dan 2 sekretaris camat , 137 kepala desa datang langsung bersama warganya ke kantor gubernur. Mereka menumpang 17 bus. penumpang. Sejak awal, aksi unjuk rasa itu berlangsung panas. Mereka melakukan orasi di halaman kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo. Para pengunjuk rasa mendesak untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sulsel, HM Amin Syam. Tujuh perwakilan pengunjuk rasa hanya diterima Wakil Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Sebelum pertemuan itu disepakati, pengunjuk rasa dan aparat keamanan sempat saling dorong di depan pintu masuk. Massa mendesak masuk untuk bertemu gubernur. Namun, aksi dorong mendorong itu berhasil ditenangkan kembali oleh Kapolresta Makassar Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Adi Cahyo, yang memimpin langsung pengamanan.Saat pertemuan berlangsung di lantai dua, massa kembali memanas. Aksi itu dipicu oleh penolakan aparat polisi pamong praja meloloskan seorang pengunjuk rasa masuk ke ruangan. Penolakan itu kontan memicu marah massa. Mereka langsung menyerbu dan kembali terjadi aksi saling dorong. Sebuah tong sampah dilemparkan pengunjuk rasa ke arah petugas. Bahkan, ada massa yang berusaha melakukan pemukulan.Hasil pertemuan, Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sepakat memenuhi tuntutan warga. Syahrul menyatakan, menyerahkan kembali kepada warga untuk mengatur wilayah Mambi, Aralle, dan Tabulahan. Artinya, status quo di tiga kecamatan itu dicabut. Penetapan tapal batas antara Kabupaten Mamasa dan Polmas juga ditangguhkan. Irmawati Tempo News Room