PBNU: Tuntut Pembekuan Ahmadiyah Tidak Etis

Reporter

Editor

Eni Saeni

Jumat, 9 November 2012 18:32 WIB

Polisi memeriksa terali besi Masjid An Nashir, Bandung, Jawa Barat, yang dirusak oleh anggota Front Pembela Islam, Jumat (26/10). Pada Jumat dini hari sejumlah anggota FPI mendatangi masjid dan melarang jemaah untuk melaksanakan kegiatan perayaan Idul Adha. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Efendi Yusuf mengatakan bahwa tuntutan agar aliran Ahmadiyah dibekukan adalah tindakan tidak etis. Tuntutan itu sudah pernah disampaikan sejumlah organisasi massa, termasuk Majlis Ulama Indonesia



"Sebuah aliran ataupun ideologi tertentu yang dimiliki sekelompok masyarakat tidak bisa dibekukan, sekalipun oleh pemerintah," kata dia dalam diskusi tentang ormas Islam di Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jumat, 9 November 2012.

Menurut Slamet, PBNU dan MUI sepakat menyatakan Ahmadiyah adalah aliran sesat. Tetapi, untuk pembekuannya, lembaga hukum yang berwenang melakukannya. “Itu pun kalau ada kasus atau perkara yang memang terbukti melanggar hukum."

Slamet Efendi menjelaskan, solusi untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiah adalah melalui jalur dakwah. Kekerasan atau penyerangan terhadap aliran ini sangat tidak dibenarkan, bahkan malah menambah citra buruk Islam di mata masyarakat.

Pokok permasalahan Ahmadiyah sehingga menyulut kemarahan umat Islam, kata Slamet Efendi, karena kelompok tersebut mengatasnamakan Islam sebagai bagian dari Ahmadiyah. "Jalan satu-satunya adalah Ahmadiyah harus mengakui bahwa mereka bukan termasuk Islam, tapi sebatas aliran kepercayaan," katanya.



Penyerangan dari organisasi massa Islam hingga kini terus berlanjut. Kasus terakhir terjadi pada malam Idul Adha, 25 Oktober 2012 lalu. Front Pembela Islam mendatangi jemaah Ahmadiyah di Masjid An Nasir milik seorang jamaah Ahmadiyah di Cibadak, Astana Anyar, Bandung. Di sana, mereka melarang jemaah Ahmadiyah melaksanakan salat Id dan memotong hewan kurban. Bahkan kelompok ini merusak kaca jendela masjid. Kasusnya hingga kini masih ditangani kepolisian.


Advertising
Advertising




SONIA FITRI | ENI S

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya