Bupati Jember Usulkan Provinsi Jawa Timur Dipecah  

Reporter

Rabu, 31 Oktober 2012 14:28 WIB

Jembatan Suramadu. ANTARA/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, Jember - Bupati Jember, M.Z.A. Djalal, mengusulkan agar wilayah Jawa Timur dipecah menjadi dua provinsi, yakni Jawa Timur bagian barat dan Jawa Timur bagian timur. Usulan tersebut dilontarkan untuk menanggapi pendapat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berkaitan dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Baru di wilayah timur yang meliputi Jember-Situbondo-Lumajang-Bondowoso-Banyuwangi, yang disingkat "Bertulodowangi".

Usulan pemecahan Provinsi Jawa Timur dan pembentukan kawasan ekonomi Bertulodowangi menjadi pembahasan dalam Rapat Paripurna Penetapan sejumlah rancangan peraturan daerah di gedung DPRD Jember, Rabu siang, 31 Oktober 2012.

"Saya tantang Partai Demokrat, mari kita bicarakan tidak hanya kawasan ekonomi, tapi juga pemerintahan baru, yakni Provinsi Jawa Timur bagian timur," kata Djalal.

Menurut Djalal, tidak cukup hanya membicarakan dan mengusulkan kawasan ekonomi baru. Sebab, jumlah penduduk dan pengembangan potensi pembangunan di Jawa Timur butuh percepatan.

Salah satu caranya, menurut Djalal, adalah dengan pemecahan pemerintahan atau wilayah administratif. Apalagi dengan jumlah 38 kabupaten dan kota yang ada, Provinsi Jawa Timur perlu percepatan pembangunan yang bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.

Djalal menambahkan, secara geografis calon provinsi baru bisa dimulai dari wilayah Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Kawasan tersebut memiliki potensi dan jumlah penduduk yang cukup untuk membentuk sebuah provinsi baru.

Djalal juga menjelaskan bahwa potensi komoditas perkebunan dan pertanian, wisata, dan energi (pasir besi dan panas bumi) yang ada di enam wilayah kabupaten dan kota itu perlu dikelola lebih baik untuk kebutuhan pembangunan. "Kita harus mau mengubah mindset untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Jangan apriori dulu," ujarnya.

Wakil ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, justru menanggapi dingin usulan Djalal. "Jangan hanya wilayah orang lain yang dimekarkan. Jember juga perlu dipertimbangkan untuk dipecah jadi dua kabupaten," ucapnya.

Salah satu yang bisa dijadikan pertimbangan, kata Miftahul Ulum, adalah jumlah penduduk Jember yang kini mencapai 2,8 juta jiwa.


MAHBUB DJUNAIDY

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya