TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Djamil mengatakan, Komisi Hukum DPR RI akan menggelar rapat internal soal permintaan Badan Legislasi terkait dengan draf Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, menurut dia, sebaiknya Badan Legislasi menjelaskan terlebih dulu permasalahan dalam draf itu.
"Sebaiknya memang Badan Legislasi mengundang Komisi Hukum dulu untuk menjelaskan permasalahan substansi, asas, dan teknis apa saja yang ada sehingga Komisi Hukum harus menarik undang-undang tersebut," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2012.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR meminta Komisi Hukum menarik draf Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka menilai bahwa draf itu bermasalah, terutama soal penghapusan sejumlah kewenangan KPK yang diusulkan oleh Komisi Hukum DPR.
Nasir mengatakan, Komisi Hukum sudah menggelar rapat internal kemarin malam. Dalam rapat yang juga dihadiri Ketua Pansus RUU KPK Achmad Dimyati Natakusumah itu, tanda-tanda akan ditariknya draf revisi UU KPK mulai terlihat. "Tapi belum ada keputusan final," katanya.
Adapun langkah yang akan dilakukan Komisi Hukum terhadap draf ini setelah penarikan draf revisi masih belum dibicarakan. "Itu bergantung pada keputusan politik Komisi, apakah mau direvisi atau tidak. Apakah akan dikurangi atau ditambahi dari yang sudah ada, nanti disepakati dulu di Komisi," katanya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, partainya akan konsisten dengan sikap yang sudah dinyatakan oleh Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid beberapa waktu lalu. "Kalau memang maunya ditarik, kami akan dukung untuk ditarik," kata Nasir.
Adapun anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Pandjaitan, juga mendukung agar draf ini ditarik dari Badan Legislasi. Menurut dia, PDI Perjuangan bahkan sejak awal tak sepakat jika Undang-Undang KPK direvisi. "Sejak awal, sikap kami tidak berubah. Kami memandang revisi ini belum perlu," katanya.
FEBRIYAN
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
11 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
18 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya